Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Tantangan kinerja ekspor kelautan produk tuna, cakalang, tongkol di Indonesia meliputi tarif ekspor, non tarif, hingga logistik.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Diwayana mengatakan, tantangan kinerja ekspor kelautan produk tuna, cakalang, tongkol di Indonesia meliputi tarif ekspor, non tarif, hingga logistik.

"Sejumlah negara masih memberikan pengenaan tarif tinggi di atas 15 persen dan tarif eskalasi untuk produk olahan dan tarif bahan baku," kata Erwin dalam sebuah webinar membahas Daya Saing Tuna Indonesia di Jakarta, pada Selasa (19/4/2022).

Sementara hambatan non tarif tengah menghadapi isu persyaratan ekspor yang semakin ketat terkait mutu dan keberlanjutan.

"Untuk mengatasi persoalan itu, kami telah melakukan perbaikan sistem dalam negeri dan melakukan negosiasi bilateral yang melibatkan kementerian dan stakeholder terkait," tambah Erwin.

Sementara itu, Direktur Ocean Solution Zulficar Mochtar memberikan analisis tentang fokus peningkatan daya saing tuna Indonesia.

Menurutnya, peningkatan perlu diatur dari hulu ke hilir yaitu mulai dari stok, kuota, RFMI, kebijakan perizinan, persiapan operasional, penangkapan ikan, pendaratan, pengolahan, target ekspor, transportasi dan importir.

"Harus melihat rantainya secara holistik, jangan parsial karena akan timbul diskoneksitas. Itu yang selama ini terjadi," kata Zulfikar.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan menyiapkan tim negosiator yang tangguh dan berpengalaman dalam menghadapi perputaran perundingan internasional.

"Banyak perundingan terkati perdagangan perikanan tuna yang hasilnya tidak menguntungkan Indonesia akibat kegagalan tim. Sehingga perlu adanya coaching atau penyiapan bahan yang solid dan melibatkan para expert, pengacara, serta pelaku usaha," kata Zulficar.

Pada kesempatan serupa, Country Representatif Marine Stewardship Council (MSC) Hirmen Syofyanto mengatakan bahwa saat ini tren produk dan konsumen perikanan dunia telah mengarah ke sertifikasi produk.

"Sebanyak 19 persen perikanan tangkap dunia telah terlibat dalam sertifikasi MSD dengan nilai penjualan mencapai 12,9 miliar dollar AS pada 71 negara konsumen membeli produk dan bersertifikasi MSC," kata Hirmen.

Tantangan bagi pelaku usaha tuna global dan Indonesia adalah adanya resiko khusus seperti risiko terkait IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, kerja paksa, sirip gitu, ghost gear, dan persyaratan rumpon.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh Abdi Suhufan berharap pemerintah Indonesia bisa meningkatkan pangsa pasar ekspor tuna cakalang Indonesia agar mampu mencapai peringkat tiga besar dunia.

"Market share ekspor perlu ditingkatkan dari awalnya 5,33 persen menjadi 8,33 persen sehingga Indonesia dapat menempati peringkat ketiga besar dunia di bawah Thailand dan China," kata Abdi.

Abdi mengingatkan pemerintah agar menyoroti pembinaann ekspor pada nelayan kecil. Menurutnya, hal ini perlu menjadi prioritas.

"Produksi tuna di Indonesia 70 persen dihasilkan oleh armada perikanan skala kecil dan 30 persen oleh industri. Sehingga pemerintah perlu kebijakan yang menitikberatkan pada perikanan skala kecil dan perlindungan ABK yang bekerja di kapal penangkapan ikan skala industri," kata Abdi.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (KKP) Erwin Dimana mengatakan di Jakarta pada Selasa (19/4/2022) bahwa peningkatan produksi tuna di Indonesia bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata jumlah yang diproduksi dunia.

"Produksi Indonesia mengalami kenaikan dengan rata-rata 3,66 persen, lebih tinggi dari kenaikan rata-rata dunia sebesar 3,42 persen," kata Erwin.

Indonesia menjadi produsen tuna terbesar di dunia, disusul oleh Filipina dengan pangsa produksi 7,3 persen, Vietnam 6,6 persen, dan Ekuador 6,1 persen. Produksi tuna terbesar di Indonesia yaitu dari jenis skipjack tuna dan yellowfin tuna.