Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Pemberlakuan tarif impor China pada era pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang telah memicu perang dagang dunia saat ini akan segera dikaji di tengah kenaikan inflasi dan persiapan menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November 2022.

• Seperti diketahui, pada 2018 lalu Trump memberlakukan tarif impor kepada China hampir senilai US$500 miliar untuk produk yang dikirim antara kedua negara.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden segera melakukan pengkajian terhadap tarif barang impor dari China senilai US$300 miliar yang telah memicu perang dagang dua ekonomi terbesar dunia saat ini.

Seperti tertulis dalam Bloomberg pada Minggu (6/3/2022), pemerintahan AS mengaji pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 terkait dasar hukum yang digunakan Presiden Donald Trump untuk menyerang China dengan tarif impor yang diberlakukan sejak Juli 2018.

Pada kelompok barang pertama, kajian tarif produk China sebesar US$34 miliar harus dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sebelum berakhir pada 6 Juli dengan mayoritas masa berlaku habis dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini tentu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Proosesnya tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kajian tersebut akan terus memunculkan berbagai kepentingan baru dalam tarif Bagian 301,” tutur mitra firma hukum Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP di AS, Stephen Kho. Sementara itu, Kantor Perwakilan Dagang AS telah mengonfirmasi urgensi kajian tersebut.

Belum lama ini, Administrasi Biden mengeluarkan sinyal untuk menghapus tarif impor meskipun inflasi sudah melambung hingga 7 persen dan harga bahan bakar hingga komoditas gandum semakin terkerek seiring dilakukannya invasi Rusia ke Ukraina.

Seperti diketahui, pada 2018 lalu Trump memberlakukan tarif impor kepada China hampir senilai US$500 miliar untuk produk yang dikirim antara kedua negara.

Pada awal 2020, telah disetujui kesepatakan fase satu yang ditandai dengan penghapusan sejumlah tarif dengan imbalan Beijing mengatasi pencurian kekayaan intelektual serta membeli produk unggulan AS seperti energi, pertanian, hingga baran manufaktur senilai US$200 miliar sampai Desember lalu.

Hingga saat ini, Biden masih mempertahankan tarif selama setahun masa pemerintahannya karena China masih jauh dari kesepatakan pembelian. Hal ini membuka peluang kemungkinan bahwa pungutan akan lebih permanen dari sekedar lanskap perdagangan.

Perwakilan Kementerian Perdagangan AS Katherine Tai belum berhasil melakukan negosiasi dengan Beijing terkait kebijakan ini.
Sebab tanpa justifikasi yang kuat untuk pelonggaran tarif, administrasi Biden akan sulit memutuskan langkah politik yang tepat karena inflasi yang tengah memanas menjelang pemilihan paruh waktu pada November.

Negosiator perdagangan lama Amerika yang saat ini menjadi wakil presiden Institut Kebijakan Masyarakat Asia di Washington, Wendy Cutler mengatakan, kesepakatan fase satu Trump telah menghapus pilihan bagus agar China mau menurutinya.
“Akan selalu lebih sulit untuk melepas perlindungan perdagangan daripada menerapkannya,” kata Cutler.