Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Saat ini ada banyak pengusaha yang mengeluhkan keberadaan banyaknya barang-barang impor dari China.

• Diharapkan pemerintah akan bisa memberantas fenomena dumping yang merugikan UKM dan IKM. Serta mau mendukung perkembangan UKM untuk bisa masuk ke ranah pasar digital yang pada nyatanya, saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat besar.

Dalam kesempatan terbarunya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa saat ini ada banyak pengusaha yang mengeluhkan keberadaan banyaknya barang-barang impor dari China, yang dibandrol dengan harga super murah di E-Commerce.
Hariyadi Sukamdani, selaku Ketua Umum Apindo menyampaikan, harga-harga dari barang yang dijual tersebut sangat murah (dumping), hal ini pada akhirnya membuat barang-barang tersebut dengan mudah menguasai pasar.

“Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok, itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/12/2021).

Lebih lanjut Haryadi juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah juga telah membuat kebijakan menetapkan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang-barang yang nilainya di atas USD 75. Namun, sayangnya kebijakan tersebut belum bisa menekan keberadaan barang-barang tersebut.

Karena itulah, ia meminta pada pihak pemerintah untuk bisa melakukan tindakan tegas pada para pelaku dumping, karena menurutnya mereka telah merugikan UKM dan IKM.

"Jangan sampai terjadi unfair trade, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu," ujar Hariyadi.

Kemudian, ia juga berharap ada tindakan yang lebih nyata dan lebih tegas untuk menumpas barang murah asal China. Haryadi juga meminta agar pemerintah bersedia mendukung UKM serta IKM masuk ke ranah digital. Salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan swasta untuk pengembangan digital, dan memperluas penyediaan elektronik dari pemerintah.

"Misalnya akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung," ungkap Hariyadi.