Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menetapkan kebijakan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load, atau juga dikenal dengan nama Zero ODOL.

• Diketahui pula bahwa untuk ke depan AKSI masih akan terus melanjutkan aksi massif sampai ke provinsi dan pemerintah pusat apabila aspirasi yang mereka sampaikan tidak terpenuhi.

Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menetapkan kebijakan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load, atau juga dikenal dengan nama Zero ODOL. Meskipun sudah hampir diterapkan secara penuh, akan tetapi pada nyatanya hingga sat ini penolakan dari berbagai pihak masih terus bermunculan.

Kali ini penolakan datang dari pihak Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI). Penolakan ini mereka tunjukan dengan kasi tunjuk rasa untuk kedua kalinya di depan kantor. Mereka menuntut agar pemerintah pusat mau mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan Zero ODOL yang mana hal kebijakan tersebut dinilai menyebabkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka.

Slamet Barokah, selaku penanggungjawab aksi unjuk rasa sekaligus Ketua AKSI, menyampaikan bahwa adanya kebijakan Zero ODOL ini menyebabkan ada banyak truk logistik yang pihaknya gunakan tidak lagi bisa melakukan uji KIR.

“Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (04/01).

Lebih lanjut ia mengatakan harapannya agar Presiden RI, Joko Widodo mau mendengarkan keluhan yang mereka sampaikan, sehingga nantinya akan dilakukan pengkajian ulang soal kebijakan Zero ODOL.

Wahyudi selaku salah satu koordinasi demo juga mengatakan bahwa terdapat 13 aliansi sopir dari berbagai wilayah Jawa Timur, seperti Banyuwangi, Purworejo, Jember, Malang, Surabaya, dan Bali yang turut ikut melakukan aksi demo kali ini.

Ia menilai bahwa Zero ODOL yang diberlakukan akan memberikan dampak pada perekonomian nasional. Hal tersebut disebabkan karena akan adanya hambatan logistik ke seluruh wilayah di Indonesia akibat dari banyak truk yang kemungkinan tidak bisa beroperasi karena tidak bisa melakukan uji KIR.

Diketahui pula bahwa untuk ke depan AKSI masih akan terus melanjutkan aksi massif sampai ke provinsi dan pemerintah pusat apabila aspirasi yang mereka sampaikan tidak terpenuhi.

“Karena, kami para sopir ini butuh makan, butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami. Jadi, kami tidak akan menyerah hingga tuntutan kami ini dipenuhi,” katanya.