Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Jokowi meminta pemerintah daerah supaya turun tangan mengatasi lonjakan inflasi dengan meminta untuk menggelontorkan APBD demi subsidi ongkos transportasi logistik.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab menyarankan supaya bertahan di tengah ancaman resesi, Indonesia perlu mengimbangi kebijakan kenaikan suku bunga dengan kebijakan fiskal, makroprudensial dan reformasi struktural.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah supaya turun tangan mengatasi lonjakan inflasi. Salah satunya yaitu dengan menggelontorkan APBD demi subsidi ongkos transportasi logistik. Sehingga, hal ini tentu saja sangat diharapkan harga pangan masih relatif stabil atau tidak melonjak terlalu tinggi.

"Sebulan lalu saya sudah perintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut menggunakan APBD untuk ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen,"kata Jokowi dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke 37, Rabu (19/10).

"Otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak," katanya.

"Kita enggak bisa lagi, saya ulang-ulang saya sampaikan, tidak bisa lagi kerja hanya makronya saja, enggak. Kerja mikronya juga masih belum cukup," imbuhnya.

Sebelumnya, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab di sini pun juga sempat menyarankan supaya bisa bertahan di tengah ancaman resesi, Indonesia tentunya memang perlu mengimbangi kebijakan kenaikan suku bunga dengan kebijakan fiskal, makroprudensial dan reformasi struktural.

"Ini yang akan memastikan bahwa inflasi dapat dikelola bersamaan dengan menghindari keruntuhan total dalam pertumbuhan ekonomi," katanya dalam SOE Internasional Conference, dikutip Selasa (18/10).

Menurutnya, hal ini tentu saja bisa dibilang memang sangat diperlukan juga kebijakan yang dianggap seimbang. Jika memang sudah dianggap seimbang tentu ini bisa diandalkan dalam menjaga tingkat suku bunga, nilai tukar dan kontrol modal. Bukan hanya itu saja karena juga melibatkan kerangka kerja demi bisa merestrukturisasi utang, baik itu utang pemerintah atau juga pelaku usaha, yang meningkat signifikan di sebagian besar negara.

"Pengelolaan peningkatan utang ini membutuhkan kerangka kerja restrukturisasi utang yang kita telah kita lihat di krisis sebelumnya," tegas Habib Rab.