Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Presiden RI memberikan arahan dan evaluasi ketika hadir dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI).

• Jokowi pun akan menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khususnya pejabat eselon I dan II l, yang akan menjadi penentu kebijakan belanja barang atau jasa produk dalam negeri.

Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden memberikan arahan dan evaluasi ketika hadir dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convetion Center (JCC), pada hari Selasa, 24 Mei 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus digunakan untuk belanja produk-produk buatan yang ada dalam negeri.

“Seperti yang disampaikan di Bali, karena APBN dan ABPD uang rakyat, jangan kita (pemerintah) belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan hal itu,” ungkap Presiden RI Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa dia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI demi mengawasi dan mengevaluasi kemajuan program tersebut.

Dengan demikian, Jokowi juga meminta kepada para menterinya untuk bisa mengikuti arahannya tersebut secara serius.
Sebagaimana diberitakan pada Rabu (25/5/2022), Jokowi pun akan menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khususnya pejabat eselon I dan II l, yang akan menjadi penentu kebijakan belanja barang atau jasa produk dalam negeri.

“Sekali lagi APBN dan APBD jangan untuk beli barang-barang impor, dan yang hadir di sini, terutama eselon I eselon II, Sekda (sekretaris daerah) adalah pengambil kebijakan," ungkap Presiden RI Jokowi.

"Pengambil keputusan, pelaksana kebijakan besarnya itu ada di menteri dan wali kota, tapi pelaksananya bapak dan ibu semuanya, sehingga kita undang agar memiliki pemikiran yang sama,” sambung Presiden RI Jokowi.

Jokowi pun juga rupanya memerintahkan kepada gubernur, wali kota, juga sekda untuk segera memasukkan produk unggulan daerah masing-masing ke dalam e-katalog lokal.

Pasalnya, dari 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi di Indonesia, hanya ada 46 pemda yang sudah memiliki e-katalog. Padahal, persyaratannya sudah sangat dipermudah, dari sebelumnya ada delapan langkah kini hanya menjadi dua langkah.

“Padahal untuk membangun e-katalog lokal syaratnya tidak seperti dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat sederhana, mudah sekali," ucap Presiden RI Jokowi.

"Sekali lagi saya minta, kepala daerah, sekda segera masukkan produk-produk lokal, produk unggulan daerah harus masuk ke e-katalog lokal,” tegas Presiden RI Jokowi.

Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga asosiasi pengusaha lainnya perlu ikut mendukung serta mendorong pelaku UMKM lokal lebih kreatif lagi serta inovatif.

Dengan demikian, produk-produk yang telah ditawarkan memiliki desain yang sangat unik, serta memiliki kualitas yang sangat baik.
“Barang-barang lokal harus bisa masuk ke dalam e-katalog lokal. Semuanya harus bisa, semuanya akan berputar. Kalau permintaan banyak, akan menambah lapangan kerja, dan akhirnya membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” jelas Presiden RI Jokowi.

Jokowi juga sangat berharap supaya produk lokal yang dihasilkan semakin menarik minat konsumen, khususnya bagi kementerian, lembaga, dan pemda.

Bukan hanya itu, produk lokal pun tentu diharapkan dapat bersaing dengan produk impor sejenis, sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi daerah juga nasional.

“Semakin banyak produk lokal, produk unggulan daerah semuanya masuk ke e-katalog, sehingga akan memicu perekonomian daerah. Kondisi itu saya pastikan akan membuka lapangan kerja di daerah tanpa kita sadari,” pungkas Presiden RI Jokowi.