Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia tak akan lagi mengekspor sumber daya mineral dalam bentuk mentah.

• Presiden RI Joko Widodo ingin menggenjot ekspor besi dan baja mencapai 30 miliar dollar AS di tahun 2022.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia tak akan lagi mengekspor sumber daya mineral dalam bentuk bahan mentah. Sebab, bahan tersebut begitu dibutuhkan dalam mencapai transisi ekonomi hijau di dalam negeri.

“Kami kaya akan (nikel, bauksit, timah, tembaga) dan kami pun juga memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan mentah tersebut untuk kebutuhan dunia. Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, namun dalam barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,” ucap Presiden RI Joko Widodo dalam acara B20 Indonesia *Inception Meeting *2022, Kamis (27/1/2022).

Adapun hilirisasi nikel yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 sudah memberikan dampak cukup baik. Tidak hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan negara Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa tahun 2021 nilai ekspor Indonesia mencapai 230 miliar dollar AS, di mana besi dan baja begitu memiliki peran besar dalam peningkatannya. Ekspor baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dollar AS yang meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dollar AS di tahun 2014.

“Tahun 2022 ini saya kira dapat mencapai nilai 28 hingga 30 miliar dollar AS. Setelah nikel saya akan mendorong investasi dalam sektor bauksit, tembaga dan timah,” ucapnya.

Presiden RI Joko Widodo pun menjelaskan bahwa ingin menggenjot ekspor besi dan baja mencapai 30 miliar dollar AS di tahun 2022. Di mana besi dan baja ini memang memiliki peningkatan yang sangat besar bagi Indonesia.

Jokowi juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang jumlahnya sebesar 418 Giga Watt baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin juga matahari.

Indonesia disebut memiliki kekayaan sumber daya mineral logam yang diperlukan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.