Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

CIPS menilai pemerintah perlu meninjau Bulog dalam rantai pasok beras demi memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras tidak rentan fluktuasi harga.

Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras.

Center for Indonesian Policy (CIPS) menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali peran Bulog yang ada dalam rantai pasok beras demi memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan pada fluktuasi harga.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2. Menurut Hasran, masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog perlu melakukan pengadaan beras dari petani.

"Tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya," ujar Hasan dalam siaran persnya, Senin (13/2/2023).

Lebih lanjut Hasran mengatakan bahwa Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan demi bisa menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Walaupun beras dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi produksinya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data BPS 2021 menyebut bahwa pada 2020, produsen utama beras yang ada di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) masing-masing sejumlah 9,94 juta ton, 9,48 juta ton dan 9,01 juta ton.

Hal inilah yang membuat perdagangan beras justru malah tidak terhindarkan yang timbul karena perbedaan ongkos produksi beras yang ada di setiap wilayah.

"Bersaing dengan swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi karena swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik," jelasnya.

Terkait tingginya harga beras saat ini, Bulog di sini pun juga mengklaim sudah mendistribusikan 100.000 ton beras melalui Operasi Pasar yang berlaku sejak 17 Januari 2022, untuk menjaga supaya kenaikan harga tetap bisa terkendali.

Operasi pasar yang diintensifkan sejak awal tahun juga tidak banyak berdampak pada penurunan harga beras, terbukti dengan tingginya harga beras yang ada di tingkat konsumen. Masalahnya menurut dia, terletak pada panjangnya jalur distribusi dari Bulog ke konsumen.

Oleh sebab itu, penelitian CIPS di sini pun juga telah merekomendasikan adanya revisi pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 8 poin c, d dan e untuk membuka peluang bagi Bulog agar fokus melindungi keluarga pra sejahtera melalui program bantuan bencana.

Di sisi lain, ia menilai bahwa pembatasan impor juga perlu dilonggarkan dengan menghapuskan hambatan kuantitatif untuk impor beras dan menghapus monopoli Bulog untuk mengimpor beras kualitas menengah seperti yang tertera di Permendag Nomor 103 Tahun 2015 pasal 9.