Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Pemerintah Indonesia diminta untuk mengatasi krisis tempe dan tahu di pasaran.

• Pemerintah juga perlu mengambil kebijakan kementerian tentang kebijakan budidaya kedelai lokal dan impor oleh kementan dan Kemendag.

Pemerintah Indonesia diminta untuk mengatasi krisis tempe dan tahu di pasaran. Pemerintah juga diingat untuk melakukan inovasi produksi tahu hingga mengatur tata niaga kedelai.

Todotua Pasaribu selaku Sekretaris Dewan Pakar Seknas Jokowi mengatakan bahwa kelangkaan tempat dan tahu di pasaran harus segera diatasi. Ini karena tempe dan tahu adalah makanan sehari-hari masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan.

“Bagi warga dengan kelonggaran dana mencari alternatif lauk lain. Namun, bagi warga yang berpenghasilan pas-pasan bukan perkara mudah untuk mencari lauk pengganti tempe dan tahu,” ungkapnya ada Rabu (23/2/2022).

Seperti yang telah diketahui, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa tempe tahu bisa dibilang menu wajib yang harus ada di meja makan. Bukan hanya murah, karena kedua makanan ini memiliki gizi yang tinggi, sehingga tak heran belakangan ini kedua kuliner perlahan menghilang di pasaran. Dan tak heran jika para ibu rumah tangga merasa gelisah dan mulai gaduh.

Informasi dari para pembuat tempe tahu di pulau Jawa melakukan mogok selama tiga hari sejak senin (21/2/2022) hingga hari Rabu (23/2/2022). Pembuat tahu tempe juga terpaksa mengadakan aksi mogok produksi karena harga kedelai yang naik dan sebabkan rugi.

Berdasarkan data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) sejak 11 Februari lalu telah ditetapkan harga kedelai mencapai 11.500 hingga 12.500 rupiah per kilogram.

Saat beberapa relawan Seknas Jokowi survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jabodetabek rupanya harga kedelai bisa mencapai 15.000-18.000 rupiah per kilogram.

Beliau juga mengungkapkan bahwa aksi mogok ini adalah bagian jeritan hati nurani para pembuat tahu tempe juga semacam sosialisasi kepada para penggemar tempe dan tahu, kelangkaan dan kenaikan harga kedua makan ini karena pemerintah tak bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok kedelai. Jadi, supaya pemerintah tanggap.

Terkait dengan hal tersebut, seknas Jokowi meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait segera melakukan komunikasi untuk mencari titik temu mengatasi naiknya harga tempe tidak berlarut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengambil kebijakan kementerian tentang kebijakan budidaya kedelai lokal dan impor oleh kementan dan Kemendag.

Beliau pun mengungkapkan pengadaan kedelai jangan dilepas ke perdagangan bebas karena perlu ada proteksi dari pemerintah supaya harga kedelai stabil karena tempe merupakan makanan sejuta umat.

Kenaikan kedelai ini berimbas pada mogok nya produksi tahu tempe yang mempunyai efek domino yang besar.
Selain menambah beban masyarakat karena telah kehilangan sumber protein murah, banyak juga pembuat harian tahu tempe, penjual daun pisang, pedagang eceran dan lainnya kehilangan sumber pendapatan.

Beliau menambahkan bahwa masalah tempe tahu memang bukan hal sepele, tetapi ini persoalan politik dan kedaulatan pangan, masalah perut juga masalah kehadiran negara di tengah-tengah rakyat. Intinya, ada banyak keluarga hidupnya tergantung pada produksi tempe sejak dari hulu sampai ke hilir.

Seknas Jokowi ternyata mendorong terobosan kebijakan serta teknologi (pertanian) supaya Indonesia menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi, mengingat kebutuhannya memang tinggi untuk produksi tempe tahu.

“Menjadi tugas serta tanggungjawab Badan Pangan Nasional, Kementan, BRIN, kampus-kampus teknologi pangan juga pertanian menemukan inovasi dalam bidang pangan pertanian serta pemerintah menjaga stabilitas harga, selain merumuskan strategi juga kebijakan terkait pengadaan kedelai,” ungkapnya.