Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Kementerian ESDM mendorong energi menjadi salah satu energi carrier potensial untuk pemanfaatan optimal energi baru di sektor industri dan transportasi.

• Pemerintah perlu mendukung komoditas hidrogen dan amonia ke dalam perencanaan energi transisi yang harus dilakukan secara kolektif oleh perseroan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong hidrogen menjadi salah satu pembawa energi (energy carrier) yang potensial untuk pemanfaatan optimal di sektor industri dan transportasi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menerangkan, pemanfaatan hidrogen sebagai pembawa energi terbarukan tidak menggunakan fuel cell, melainkan teknologi pembakaran internal yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor.

“Saat ini hidrogen tengah diarahkan menjadi salah satu energi carrier paling potensial untuk masuk ke sektor industri, selain bisa juga masuk ke transportasi,” kata Dadan dalam seminar tentang transisi energi dan sumber daya mineral di Jakarta, Senin (7/2/2022).
Dadan mengatakan, apabila hidrogen bisa dimanfaatkan optimal melalui teknologi tersebut, maka industri dan transportasi di Indonesia tidak perlu terlalu banyak mengalami revolusi.

Dia menyampaikan, awalnya pemerintah berharap hidrogen dapat dipakai sebagai energi di pembangkit listrik dan kendaraan transportasi khususnya motor menggunakan teknologi fuel cell, namun komoditas itu tidak direspon dengan baik oleh pasar. Pemanfaatan hidrogen ternyata tidak hanya berdampak terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga akselerasi dekarbonisasi hingga depresiasi ekonomi.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan tahap awal studi pengembangan dan akselerasi hidrogen yang rencananya akan digelar di Kalimantan Utara dan Sumatera Utara. Pemerintah RI berencana memproduksi hidrogen sebagai energy carrier bersamaan dengan amonia yang bersumber dari batu bara.

Dalam peta jalur transisi energi menuju karbon netral, pemanfaatan hidrogen secara komersial perdana sebesar 328 megawatt (MW) akan dilakukan pada 2031-2035 mendatang. Kemudian akan ditingkatkan menjadi 332 MW di 2036-2040 dengan pemanfaatan hidrogen sebesar 9.000 MW di tahun 2041-2050, serta sebanya 52.000 MW pada 2051-2060.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengusulkan, PLN perlu memasukkan komoditas hidrogen dan amonia ke dalam perencanaan energi transisi yang harus dilakukan perseroan. Menurutnya, pengembangan teknologi saat ini memungkinkan Indonesia memproduksi hidrogen dan amonia secara kompetitif dalam satu dekade mendatang.