freightsight
Jumat, 26 April 2024

PELABUHAN

Pemerintah Bentuk Digitalisasi Pelabuhan untuk Tekan Biaya Logistik

26 Februari 2022

|

Penulis :

Tim FreightSight

Digitalisasi Pelabuhan

Pelabuhan via Antara/Indrianto Eko Suwarso

• Pemerintah fokus digitalisasi sektor pelabuhan untuk menekan biaya logistik yang tinggi.

• Dilansir dati data Kemenko Marves, sistem NLE telah menciptakan efisiensi dari segi waktu dan biaya dengan sistem yang berlangsung 24/7 non stop.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bidang Manajemen Konektivitas, Sahat Panggabean menyebutkan tingginya biaya logistik Indonesia dibandingkan negara lain di ASEAN tengah menjadi persoalan yang disorot oleh pelaku usaha dan pemerintah.

Simpul persoalan logistik ini disebutnya cukup kompleks. Mulai dari relasi pemerintah yang tidak terkoneksi, begitu pun dengan koneksi pemerintah ke pelaku usaha yang masih bersifat manual.

Sahat menuturkan, persoalan ini seharusnya tidak terjadi lagi di era digitalisasi. Sebab teknologi digital harus menjadi strategi pemerintah dalam menurunkan biaya logistik guna menghindari perbedaan informasi.

“Perkembangan teknologi seharusnya bisa menyelesaikan persoalan. Kami akan fokus ke pelabuhan dulu agar layanan yang prosesnya manual bisa ada digitalisasinya. Proses ini sudah berlangsung dengan baik sejak 2020, saat ini Peliondo I-IV sudah merger,” ujarnya pada Rabu (23/2/2022).

Lewat merger tersebut, sektor pelabuhan akan lebih mudah melakukan perbaikan, meski menurutnya langkah ini tidak bisa hanya berasal dari sektor pelabuhan dan memerlukan sinergi dari para pemilik kapal. Begitu pun dengan pergerakan ke gudang yang harus mengembangkan dry port sebagai hub dan spoke.

Pemerintah kemudian melakukan uji coba National Logistic Ecosystem (NLE) pada 18 pelabuhan nasional. Hingga saat ini, mayoritas layanan tersebut masih diterapkan di bawah pelabuhan yang berada dalam naungan PT Pelindo baru kemudian akan diperkuat ke pelabuhan lainnya.

“Total masih ada kurang lebih 2.500 pelabuhan di Indonesia. Layanan digitalisasi ini bukan hanya dilakukan pemerintah ke pemerintah tetapi juga antara bisnis ke bisnis agar menghilangkan asimetri informasi. Kami juga mengembangkan ke pelabuhan curah yang bukan milik Pelindo,” tutur Sahat.

Dalam pelaksanaan NLE, Sahat menyebutkan bahwa memang ada sedikit hambatan khususnya di wilayah timur Indonesia karena belum diikuti oleh tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai.

“Ke depannya nanti perusahaan akan membangun layanan NLE akan bisa diakses dengan lebih mudah nantinya. Termasuk proses layanan pemesanan juga semakin mudahan. Semoga di tahun 2022 bisa ada progress yang lebih baik,” imbuhnya.

Dilansir dati data Kemenko Marves, sistem NLE telah menciptakan efisiensi dari segi waktu dan biaya dengan sistem yang berlangsung 24/7 non stop. Sebagai contoh, proses DO dan SP2 online mampu menekan biaya hingga Rp 402 miliar per tahun dengan efisiensi waktu mencapai 91%.