freightsight
Sabtu, 27 April 2024

PELABUHAN

Pemda DIY Pelajari Strategi Pengembangan Pelabuhan Ikan di Belawan Medan

17 Februari 2023

|

Penulis :

Tim FreightSight

via republika

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempelajari strategi pengembangan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempelajari strategi pengembangan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi di PPS Belawan, Medan, Sumatera Utara, mengatakan informasi terkait pengembangan dan pengelolaan pelabuhan sangat diperlukan mengingat DIY saat ini tengah fokus pada pengembangan tiga pelabuhan perikanan yakni Sadeng, Gesing, dan Tanjung Adikarto.

"Belawan ini sudah berstatus Pelabuhan Perikanan Samudera sehingga menjadi satu hal yang baik apabila kita bisa mendapatkan informasi," ujar Imam pada Rabu (15/2/2023).

Menurut Imam, keseriusan Pemda DIY mengembangkan pelabuhan perikanan terlihat dalam tema visi dan misi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X Periode 2022-2027 yakni "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Dalam visi dan misi itu, penekanan sumber penghidupan di DIY beralih dari sektor pertanian ke sektor perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir selatan DIY.

"Potensi itu kemudian diidentifikasi dan kami melihat bahwa potensi laut DIY cukup signifikan dikembangkan," katanya.

Ia mengatakan, saat ini DIY memiliki 17 tempat pendaratan ikan, dimana tiga di antaranya berfokus pada pengembangan di tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Sadeng, Pelabuhan Gesing, dan Tanjung Adikarto yang diproyeksikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Adapun Pelabuhan Sadeng di Kecamatan Girisubo, Gunung Kidul, kata Imam, selama ini telah beroperasi secara optimal, sedangkan Pelabuhan Gesing di Kecamatan Panggang, Gunungkidul masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2023.

Sementara untuk Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai saat ini kelanjutan pembangunannya masih menunggu hasil kajian teknis sehingga diprioritaskan untuk dikerjasamakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seperti di Pelabuhan Belawan, menurut Imam, apabila Pelabuhan Sadeng maupun Pelabuhan Gesing ke depan memiliki fasilitas yang memadai untuk pendaratan kapal ikan berukuran di atas 10 sampai 30 gross ton (GT) maka akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data PPS Belawan, pada tahun 2022 pelabuhan itu mampu menampung 446 unit kapal perikanan dengan total produksi ikan tangkap dalam setahun mencapai 17.113 ton, dengan nilai produksi tercatat mencapai Rp479 miliar lebih.

Kepala PPS Belawan, Asep Saepulloh menuturkan Pemda DIY perlu segera memanfaatkan peluang seiring pemberlakuan regulasi baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan ikan terukur.

Dengan regulasi tersebut, ia memastikan pelabuhan perikanan di DIY tidak akan sepi sebab setiap aktivitas penangkapan ikan wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan kawasan itu.

"Jika dulu ikan yang ditangkap entah di Jayapura, atau di Samudera Hindia kebanyakan didaratkan di Pelabuhan Muara Baru (Jakarta) sehingga kapal menumpuk di pelabuhan itu," kata dia.

Meski regulasi itu berlaku, menurutnya, hingga saat ini pelabuhan yang paling memadai di perairan Samudera Hindia khususnya di Jawa bagian Selatan baru ada di Cilacap, Jawa Tengah.

"Ini kesempatan kedepannya bagi Pemerintah DIY jika ingin mengembangkan sebuah pelabuhan, jadi tidak mungkin sepi, tinggal Pemda DIY bisa beraudiensi dengan Dirjen Perikanan KKP," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar menuturkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tangkap, salah satunya adalah munculnya pelabuhan tangkahan atau pelabuhan swasta yang menyerupai pelabuhan perikanan pada umumnya.

Keberadaan tangkahan, lanjut Yuliani, membuat hasil tangkapan ikan banyak yang tidak tercatat dalam data produksi ikan Pemprov Sumut.
"Bagaimana kami menghitung ikan hasil tangkapan kalau para nelayan mendaratkan di tangkahan-tangkahan. Masalah ini yang sedang kami sampaikan ke pusat," kata dia.