Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Lagi-lagi groundbreaking atau yang juga kita kenal dengan istilah peletakan batu pertama, di kawasan samudera Tanjung Carat yang direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun ini, kini harus diundur.

• Ekowati juga menjelaskan bahwa terkait masalah izin, sebenarnya pihak Pemprov Sumatera Selatan telah mengajukannya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lagi-lagi groundbreaking atau yang juga kita kenal dengan istilah peletakan batu pertama, di kawasan samudera Tanjung Carat yang direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun ini, kini harus diundur. Alasan mundurnya rencananya peletakan batu pertama tersebut adalah karena masalah pembangunan pelabuhan yang pembangunannya mengharuskan adanya alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung pesisir Banyuasin.

Diketahui bahwa ini adalah merupakan kali kedua adanya penundaan groundbreaking. Sebelum ini, direncanakan bahwa kegiatan groundbreaking akan dilakukan pada bulan November 2021. Namun, pada saat ini ada kendala soal izin yang belum bisa diselesaikan, sehingga mau tidak mau harus diundur sampai Desember. Sayangnya setelah memasuki bulan Desember nyatanya kegiatan tersebut tak juga kunjung dilakukan.

"Lahan belum selesai sehingga groundbreaking belum bisa terlaksana," ungkap Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Ekowati Retnaningsih, Rabu (1/12/2021).

Ekowati juga menjelaskan bahwa terkait masalah izin, sebenarnya pihak Pemprov Sumatera Selatan telah mengajukannya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yang mana secara total lahan yang diminta untuk alih fungsi ada sekitar 80 hektare (Ha).

"Sebagai gantinya Pemprov telah menyiapkan lahan untuk dijadikan hutan pengganti. Memang lama untuk proses alih fungsi lahan, karena konsep awal dari KLHK perlu ada penyesuaian-penyesuaian setelah didiskusikan dengan tim," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ekowati juga membeberkan soal diskusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang mana ternyata masih memerlukan adanya penyesuaian desain. Kondisi ini dinilai penting guna antisipasi meminimalisir perubahan hutan.

"Desainnya sama saja, fisik pelabuhan sama, tapi layout yang berubah. Inginnya pelabuhannya jalan, tapi hutannya tidak berkurang, justru bertambah," jelas dia.

Ekowati berharap agar izin dan groundbreaking untuk Pelabuhan Tanjung Carat akan bisa segera keluar, sehingga target pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat akan bisa segera dilaksanakan. Selain itu, Sumsel juga akan merasakan dampak besar, karena sebagaimana diketahui bahwa Pelabuhan Boom Baru kini telah mengalami pendangkalan, dan hal ini terjadi setiap tahun.

"Targetnya, akhir 2023 Pelabuhan Tanjung Carat sudah bisa operasional," jelas dia.

Pelabuhan Tanjung Carat sendiri direncanakan akan menjadi pelabuhan ekspor milik Sumatera Selatan dan menggantikan fungsi Pelabuhan sungai Boom Baru yang berada di Sungai Musi. Selama ini masyarakat Sumatera Selatan selalu menggunakan Pelabuhan Boom Baru untuk melakukan kegiatan pengangkutan berbagai komoditi, seperti kelapa, kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya.