Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Prospek logistik dalam negeri masih tinggi, sehingga pasar domestik bisa menjadi kunci untuk menghadapi badai ekonomi pada 2023.

Pengusaha logistik menilai bahwa penguatan pasar domestik bakal menjadi kunci penting bagi para pelaku bisnis angkutan barang dalam menghadapi tantangan ekonomi pada 2023. Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang memprediksi bahwa prospek logistik dalam negeri masih tinggi.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, prospek tersebut dipengaruhi oleh proyeksi tingkat konsumsi yang relatif masih tinggi. Tingkat konsumsi itulah yang diharapkan akan menjadi faktor penggerak logistik dalam negeri.

''Untuk bisa menghadapi badai ekonomi pada 2023, pasar domestik bisa menjadi kunci. Kita harus menguatkan potensi tersebut,'' ujarnya pada Selasa (10/1/2023).

Yukki menambahkan bahwa menurunnya permintaan global secara tidak langsung memberikan dampak pada kinerja perusahaan, terutama bagi industri berorientasi ekspor. Dampaknya ini terlihat pada risiko beban operasional hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

''Untuk itu disini dukungan pemerintah sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi,'' ucapnya.
Namun, ALFI optimistis 2023 bisa menjadi tahun yang transformatif apabila pelaku logistik mampu mengidentifikasi peluang pasar.

Adapun mengenai dengan cost operasional, Yukki menyebutkan salah satunya adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan.

''Indonesia diberkahi dengan berbagai kandungan mineral dan memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan. Oleh karena itu, hilirisasi penting supaya bisa ada nilai tambah di berbagai sektor,'' katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebutkan, bahwa penurunan biaya logistik sebenarnya bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan investasi pada tahun mendatang.

“Penurunan biaya logistik dari kondisi saat ini yang sebesar 23,5 persen PDB. Maka pembangunan infrastruktur perlu berkorelasi dengan efisiensi logistik,'' ujarnya.

Selain menekan biaya logistik, alternatif lain yang perlu pemerintah lakukan adalah meningkatkan promosi investasi ke negara alternatif sambil mengembangkan kawasan industri yang berdaya saing, termasuk di antaranya mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan hambatan investasi di daerah.

''Efektivitas pemberantasan korupsi didorong sehingga biaya perizinan dan lain-lain jauh lebih rendah,'' tambahnya.