Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Masyarakat Transportasi Pelabuhan Indonesia (MTI) berharap agar adanya integrasi yang dilakukan oleh Pelindo, nantinya bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan efektifitas logistik di pelabuhan

Leny Maryouri, selaku Ketua Forum Transportasi Laut MTI, mengatakan bahwa biaya logistik angkutan laut sampai saat ini masih terbilang cukup mahal. Salah satu penyebabnya adalah adanya biaya yang tumpang tindih di pelabuhan.

“Harapannya adalah adanya Holding Pelindo dapat menciptakan standar layanan, efisiensi operasional manajemen, dan penerapan teknologi layanan sehingga lebih murah biaya-biaya yang ada,” katanya, Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut, Leny juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap integrasi Pelindo yang sampai kini hanya terlihat sekedar melegalkan biaya-biaya yang tumpang tindih tersebut, dan bukan menghilangkan biaya-biaya tersebut.

“Masih banyak yang harus diperbaiki untuk menciptakan angkutan logistik laut yang murah dan efisien,” imbuhnya.

Sebelum ini, sebagaimana diketahui bahwa Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam analisisnya mengatakan bahwa tingginya biaya logistik yang harus ditanggung Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, yang mana salah satunya adalah berasal dari kawasan pelabuhan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh PK, di periode 2021-2022 faktor pemicu tingginya biaya logistik di Indonesia adalah karena banyak birokrasi logistik dan layanan di pelabuhan yang tumpang tindih dan tidak saling terintegrasi.

Selain itu, keterlibatan instansi pemerintah yang terbilang cukup banyak juga kian memperparah keadaan. Kemudian koordinasi yang tidak berjalan secara integrasi juga menyebabkan adanya ketidak efisiensian.

Firli Bahuri yang merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi, mengatakan para stake holder di pelabuhan banyak yang mengeluhkan soal praktik-praktik suap, dan hal tersebut dipicu oleh pelayanan yang sampai kini masih tidak dilakukan secara digital.

Selain itu, adanya pelayanan yang dilakukan tidak secara digital, atau tidak menggunakan sistem Inaportnet akan memungkin adanya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBJ)
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman, kini sedang fokus pada adanya mafia pelabuhan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi dan juga efisiensi layanan logistik nasional.