Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Setelah adanya penggabungan perusahaan Pelindo, kini Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) sedang menunggu gebrakan baru, yang berkaitan dengan standarisasi serta teknis layanan pelabuhan.

Dari penuturan yang diberikan oleh Sekjen GPEI, Toto Dirgantoro, diketahui bahwa sampai saat ini semua pelaku usaha memang belum merasakan adanya manfaat yang jauh berbeda dari merger Pelindo. Diyakini bahwa apa yang saat ini belum dirasakan oleh para pelaku usaha adalah karena merger memang baru terlaksana pada tingkat induk usaha saja. Namun, untuk prosedur yang dilakukan lewat terminal-terminal beroperasi di subholding masih sama saja seperti sebelum dilakukan penggabungan Pelindo.

Ketua umum Depalindo, juga membeberkan secara rinci, bahwa sampai saat ini prosedur layanan yang dilakukan di bawah Terminal Peti Kemas, New Priok Container Terminal One (NPCT1), Terminal Teluk Lamong, dan Terminal Peti Kemas Surabaya, masih tetap berjalan sama seperti sebelumnya.

“Jadi, kami masih sama-sama menunggu gebrakan setelah adanya merger, betul perubahan apa yang dilakukan,” tutur Toto, Sabtu (2/10/21)
Di sisi lain, Siswanto Rusdi selaku Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (NARAIN), menjelaskan bahwa proses merger secara keseluruhan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Siswanto juga menyinggung mengenai posisi bekerja di bisnis kepelabuhan yang saat ini, yang mana salah satunya adalah tentang tidak jelasnya soal strategi yang paling tepat mengenai pengembangan karir para pekerja sampai penyesuaian kompetisi.

Hal lain yang juga disoroti oleh Siswanto adalah mengenai modal awal yang digunakan oleh Pelindo, yang mana menggunakan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena itu, menurutnya mau tidak mau, Pelindo masih harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan kepelabuhan untuk menyusun strategi rencana teknis kedepannya. Menurut Direktur Eksekutif The National Maritime Institute, tersebut saat ini pihak-pihak yang dilibatkan dalam perencanaan merger bukan pihak-pihak yang memiliki latar belakang kepelabuhan.

“Tidak bisa merger ini hanya melibatkan Kementerian BUMN saja. Takutnya, konsultan hanya fokus ke finansial, tapi tidak ke aspek lain teknisnya,” katanya.