Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan berbagai pihak mengembangkan produk UMKM untuk diperbaiki agar menjadi rantai pasok industri nasional.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini UMKM mampu menyuplai kebutuhan alat kesehatan (alkes) dalam negeri. Di mana hal itu sekaligus memproduksi alkes yang bisa mensubstitusi produk impor.

Teten mengatakan hingga saat ini produk di sektor kesehatan masih banyak yang merupakan barang impor. Tapi di satu sisi, dari waktu ke waktu produk lokal kesehatan semakin baik dan tak kalah bagusnya dengan produk impor.

"Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan berbagai pihak mengembangkan produk UMKM untuk diperbaiki agar menjadi rantai pasok industri nasional," kata Teten dalam acara Fasilitasi Pengembangan Alkes Produksi UMKM di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/8/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten hadir bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beserta Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati.

Dia mengatakan, jika UMKM bisa terintegrasi, maka akan semakin memperluas akses pembiayaan UMKM ke sektor keuangan.
Teten pun mengajak setiap orang untuk menyamakan persepsi antara kebutuhan dan rantai pasok.

"Kita mulai dengan mendapatkan informasi, sehingga UMKM bisa diarahkan untuk memproduksi alkes dengan teknologi sederhana. Sayang sekali jika jarum suntik saja kita harus impor," ucapnya.

Pengadaan belanja Pemerintah di dalam negeri menurut dia sudah sangat baik. Beberapa alkes yang sudah masuk pengadaan barang di Kemenkes dan mampu diproduksi usaha mikro seperti kasa, kapas, masker, maupun sarung tangan yang sebagian besar merupakan produk yang sekali pakai akan habis.

"Kita juga harus mengembangkan riset yang bisa digunakan untuk pengembangan produk alat kesehatan. Kami akan berkolaborasi dengan Kemendikbud misalnya melalui macthing fund yang membiayai Research and Development (RnD) riset join di kampus dan produknya dibuat UMKM," ungkapnya.

Teten turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenkes, yang sudah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan alat kesehatan produk UMKM.

"Saya kira kegiatan ini akan semakin mendorong aksi kolaboratif dan sinergi lintas sektor. Terutama dalam menyukseskan arahan Presiden untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan mengurangi produk impor," kata Teten.

Pemerintah sudah menetapkan di Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di mana belanja pemerintah 40 persen harus menyerap produk UMKM dan koperasi yang mencapai sekitar Rp400 triliun.

Jika angka itu dibelanjakan, maka Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menghitung akan terjadi penambahan lapangan kerja sekitar 2 juta orang atau pertumbuhan ekonomi 1,85%.

"Untuk saat ini di tengah ekonomi global yang sedang melemah menjadi sangat penting, karena kita butuh lapangan kerja untuk memperkuat daya beli masyarakat dan kita juga perlu menciptakan lapangan kerja. Perlu didorong investasi untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi yang terus positif," lanjutnya.

Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 50-60% alkes dan obat-obatan berasal dari produk impor.

"Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri kalau bisa kita buat sendiri dari dalam negeri. Nah kalau yang susah kita suruh mereka datang ke Indonesia buka pabrik dan tranfer teknologi serta pengetahuan," kata Budi.

Dia juga merinci, dari besar potensi penciptaan alkes oleh UMKM, jika sekitar 20 persennya saja dibuat UMKM kata Menkes, akan sangat membantu ekonomi dalam negeri.

Menurut Budi, Kemenkes melakukan program afirmasi. Jadi pengadaan barang lewat SIRUP, maupun di e-katalog bisa dilihat secara online barang apa saja yang dibutuhkan dan masuk di Kemenkes.