Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Presiden mengingatkan para menterinya agar tidak main-main dengan arahannya tersebut. Sebab, ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI yang digelar setiap dua bulan. Presiden juga selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.

Pemerintah berupaya menggenjot belanja produk dalam negeri melalui Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Hal ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semuanya harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya untuk belanja produk lokal.

“Seperti yang disampaikan di Bali, karena APBN dan APBD itu uang rakyat, jangan kita belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan itu,” kata Jokowi saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Selasa (24/5/2022).

Presiden mengingatkan para menterinya agar tidak main-main dengan arahannya tersebut. Sebab, ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI yang digelar setiap dua bulan. Presiden juga selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.

Pada kesempatan serupa, Jokowi juga menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khususnya pejabat eselon satu dan dua yang merupakan penentu utama kebijakan dalam melakukan belanja barang atau jasa produk dalam negeri.

“Sekali agi, APBN jangan untuk beli barang-barang impor. Yang hadir di sini, terutama eselon satu eselon dua, Sekda (Sekretaris daerah) adalah pengambil kebijakan. Pengambil keputusan, pelaksana kebijakan besarnya itu ada di Menteri dan Wali Kota. Tapi pelaksanaannya di bapak/ibu semua, sehingga kita undang biar kita miliki pemikiran yang sama,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta gubernur, wali kota, dan sekda segera memasukkan produk lokal unggulan daerah masing-masing dalam e-katalog lokal. Sebab, dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia, hanya 46 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog, walaupun persyaratannya sudah dipermudah, dari sebelumnya delapan langkah menjadi dua langkah.

“Padahal untuk membangun e-katalog lokal syaratnya tidak seperti dulu. Dulu memang rumit, tapi sekarang sangat simple, gampang sekali. Sekali lagi saya minta kepala daerah, sekda segera dilakukan produk-produk lokal, produk unggulan daerah masuk ke e-katalog lokal,” katanya.

Maka itu, perlu adanya dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga asosiasi pengusaha lainnya untuk mendukung dan mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dan inovatif. Sehingga produk yang ditawarkan memiliki tampilan lebih menjual dan memiliki kualitas produk yang baik.

“Barang-barang lokal harus bisa masuk dalam e-katalog lokal, semuanya harus bisa. Semuanya akan berputar. Kalau permintaan banyak, tentu akan menambah lapangan kerja dan akhirnya membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” sebutnya.

Presiden menekankan agar produk-produk lokal yang dihasilkan semakin menarik minat konsumen, khususnya K/L dan Pemda, serta mampu bersaing dengan produk impor yang sejenis. Adapun tujuan besarnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“sehingga nanti semakin banyak produk lokal, produk unggulan daerah yang masuk e-katalog dan itu akan mentrigger ekonomi daerah dan itu saya pastikan akan membuka lapangan kerja di daerah tanpa kita sadari,” tutupnya.