Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

KKP mengatakan sejumlah program prioritas kementerian pada 2023 dengan pagu anggaran mencapai Rp6,76 triliun.

Salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap 2023 merupakan implementasi penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota juga pengembangan Kalaju.

Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas kementerian pada tahun 2023 dengan pagu anggaran yang mencapai Rp6,76 triliun demi bisa mencapai target-target termasuk pertumbuhan PDB perikanan.

Antam juga menjelaskan secara rinci bahwa pagu anggaran berdasarkan unit kerja eselon I KKP yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp678,16 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp55,31 miliar, kemudian Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp955,65 miliar dan Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1,18 triliun.

"Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebesar Rp1,15 triliun, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) sebesar Rp388,5 miliar, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp420 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,38 triliun dan Badan Karantina Ikan sebesar Rp523,5 miliar," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Lebih rinci lagi, di sini pun Antam mengemukakan bahwa salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap pada 2023 ini merupakan implementasi penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota juga pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju).

"Di Ditjen Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp1,18 triliun akan digunakan untuk pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut," katanya.

Selanjutnya, program prioritas di Ditjen PDSPKP antara lain yaitu adalah program peningkatan konsumsi ikan yang ada di dalam negeri, pembangunan sistem rantai dingin (cold chain), pengembangan usaha dan juga investasi serta promosi produk di skala internasional.

Untuk Ditjen Perencanaan Ruang Laut, program prioritasnya yaitu adalah pengelolaan kawasan konservasi serta pulau-pulau kecil, rehabilitasi wilayah pesisir termasuk juga di dalamnya Gerakan Bulan Cinta Laut, pengelolaan garam rakyat serta perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

"Untuk Ditjen Pengelolaan Sumber Daya, anggaran Rp1,15 triliun antara lain untuk operasi pengawasan penangkapan ikan terukur," katanya.

Berikutnya, anggaran yang nilainya sebesar Rp1,38 triliun untuk Badan Pengembangan SDM KP juga telah dialokasikan demi pelatihan usaha untuk masyarakat, penyuluhan terhadap masyarakat, penyelenggaraan pendidikan vokasi dan juga pengembangan inkubasi usaha kelautan juga perikanan.

Sedangkan pada program prioritas yang ada di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu serta Keamanan Hasil Perikanan antara lain yaitu untuk penerapan sistem jaminan mutu, penerapan sistem perkarantinaan, pengembangan laboratorium juga akreditasi pengawasan di wilayah perbatasan.

"Anggaran Sekretaris Jenderal disiapkan untuk penyiapan produk hukum, SDM, aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antarlembaga, humas, kerja sama luar negeri, statistik dan lainnya. Dan anggaran Itjen untuk pengawasan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan," katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan di sini juga menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan yang telah berhasil tumbuh hingga 4-6 persen pada tahun 2023 mendatang.

Indikator kinerja utama lainnya yang ada di tahun 2023 yaitu produksi terkait perikanan 30,31 juta ton, ekspor hasil perikanan 7,6 miliar dolar AS, peningkatan angka konsumsi ikan yang menjadi 61,02 kg/kapita, Nilai Tukar Nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektare serta persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan juga perikanan yang nilainya mencapai hingga 97 persen.