Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan pengembangan pelabuhan perikanan ramah lingkungan di beberapa titik, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kendari, Bitung, Cilacap.

• Sebelum ini, KKP juga telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, atau lebih tepatnya adalah dengan Denmark, terkait masalah program bisnis ekonomi hijau. Dalam kerjasama tersebut yang menjadi salah satu pokoknya adalah pengembangan pelabuhan perikanan yang bersih dan higienis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan pengembangan pelabuhan perikanan ramah lingkungan di beberapa titik, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kendari, Bitung, Cilacap.

Rencana pengembangan tersebut nantinya akan dilakukan bersama dengan The Agency Francaise de Developpement (AFD) yang merupakan lembaga pembiayaan milik Prancis/
Pengembangan yang dilakukan pada 4 pelabuhan ini sebenarnya memang merupakan bagian dari program prioritas yang dimiliki oleh KKP. Adapun proyek ini sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun 2014 lalu dan dilanjutkan pada tahun 2019.

“Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu pelabuhan juga menerapkan standar mutu hasil tangkapan ikan guna menunjang kelancaran ekspor,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dalam keterangan resmi, Kamis (20/1).

Dana yang digunakan untuk merealisasi proyek ini akan bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri (PHN) yang difasilitasi oleh pihak AFD secara langsung. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sendiri juga telah memiliki dana anggaran sebesar R 792,1 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2022.

Perlu diketahui ula bahwa proyek pengembangan pelabuhan ini secara resmi juga telah tercantum dalam daftar rencana pinjaman hibah luar negeri atau Blue Book serta Green Book dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).

Emmanuel Baudran selaku Direktur AFD Jakarta Office, menyampaikan bahwa pelabuhan perikanan berwawasan seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan infrastruktur pembangunan saja. Akan tetapi lebih dari itu, beberapa hal yang penting diperhatikan adalah mutu ikan, serta pemasaran produk yang akan meningkatkan nilai tambah.

“Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan sebagai negara maritim yang memiliki visi untuk mewujudkan ekonomi biru. Sumber daya ikan perlu dikelola dengan baik agar terus berkelanjutan sejalan dengan percepatan ekonomi,” ujarnya.

Sebelum ini, KKP juga telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, atau lebih tepatnya adalah dengan Denmark, terkait masalah program bisnis ekonomi hijau. Dalam kerjasama tersebut yang menjadi salah satu pokoknya adalah pengembangan pelabuhan perikanan yang bersih dan higienis.

"Pengalaman Denmark dalam membangun kapal bertenaga listrik berpotensi untuk dikerjasamakan, khususnya pengembangan tenaga listrik untuk kapal perikanan dan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.