Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020 mendatang telah menyiapkan program terobosan perikanan budidaya, dengan menggunakan pendekatan ekonomi biru. Program ini mereka buat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

DJPB sebelumnya memang mengusulkan konsep ekonomi biru, dengan tujuan untuk melakukan optimalisasi sumber daya perikanan secara produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tb Haeru Rahayu, selaku Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, pada acara penyusunan RKA-K/L Pagu alokasi anggaran 2020 satker pusat, UPT dan dekonsentrasi provinsi, di Bandung pada tanggal 5-8 Oktober 2021.

“Penerapan ekonomi biru dalam perikanan budidaya melalui penerapan inovasi dan teknologi harus memperhitungkan keseimbangan antara dampak ekonomi dan dampak ekologi. Dengan demikian, dihasilkan produksi ikan yang optimal dan berdaya saing serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang efisien, juga yang ramah lingkungan,” jelas Dirjen yang akrab disapa Tebe ini.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa udang adalah salah satu komoditas utama yang bisa mendukung kebijakan pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor. Karenanya, dibutuhkan dukungan riset kelautan dan perikanan, dan perlunya dukungan kebijakan budidaya udang, sehingga terjadinya keseimbangan dalam kepentingan ekonomi dan ekologi.

“Dari sisi ekonomi, KKP telah meyiapkan strategi peningkatan produksi budidaya udang hingga mencapai 2 juta ton pada tahun 2024 diantaranya dengan skema konsep revitalisasi tambak tradisional seperti yang saat ini diterapkan di beberapa Kabupaten meliputi Aceh Timur, Lampung Selatan, Sukamara, Buol dan Cianjur,” kata Tebe.

Tebe juga menjelaskan bahwa rencana lanjutan dari strategi yang direncanakan oleh KKP adalah, mereka akan membuat konsep modeling tembak udang modern. Konsep ini dianggap sangat efektif karena mampu mengintegrasikan sektor hulu untuk ketersediaan benur dan juga pakar sektor hilir sebagai tindakan pasca panen, yakni dengan mengontrol ketersediaan udang beku, dan ketersediaan peralatan pengolahan. Tidak hanya itu, skema ini juga akan meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi karena adanya mekanisme digitalisasi.

Selain itu, pihak KKP juga menyinggung soal pembangunan kampung budidaya tawar, payau, dan laut berbasis komoditas unggul, dan komoditi kearifan lokal. Mereka menyebutkan telah membuat percontohan untuk program tersebut, yakni dengan menggunakan rehabilitasi kolam, mesin pakan mandiri.

“Dengan model percontohan tersebut, yang didukung pengembangan usaha melalui kegiatan asuransi budidaya dan sertifikasi lahan serta penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang stabil dan berkelanjutan, produktivitas tiap komoditas diharapkan mampu meningkat di setiap kampung budidaya.

Dengan dukungan lintas sektor pada program terobosan perikanan budidaya seperti saat pemilihan lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang serta kriteria teknis yang dibutuhkan, ketersediaan dan status lahan yang clean and clear, dukungan penyederhanaan perizinan, penumbuhan iklim investasi dan penyediaan anggaran daerah, serta kemudahan akses menuju infrastruktur pendukung, turut mendorong kesuksesan program ini,” tutup Tebe.

Di sisi lain, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermasyah pada kesempatan yang sama secara langsung menyampaikan rasa terimakasihnya pada semua jajaran KKP karena sudah memberikan kontribusi untuk pemerintah provinsi Jawa Barat, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui kegiatan dekonsentrasi memajukan sektor kelautan, terkhusus untuk subsektor perikanan budidaya.

“Dengan sudah disahkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kami terus mengharapkan dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dengan KKP agar program percepatan ini dapat berjalan dengan baik,” pungkas Hermansyah.