freightsight
Jumat, 26 April 2024

PENGIRIMAN DARAT

Kemenhub Diminta untuk Libatkan BUMN dan Swasta Menggarap Angkutan Perintis

8 November 2022

|

Penulis :

Tim FreightSight

Layanan Angkutan

via liputan6.com

Pengamat Transportasi meminta BUMN dan perusahaan swasta menghadirkan layanan angkutan perintis di daerah 3TP.

Djoko melihat kolaborasi perlu dilakukan seluruh pemangku kepentingan.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta BUMN dan perusahaan swasta menghadirkan layanan angkutan perintis di daerah tertinggal, terpencil, terisolir dan perbatasan (3TP) untuk kerja sama dengan perusahaan lokal daerah. Kolaborasi ini menjadi solusi kendala penyediaan angkutan perintis seperti terbatasnya kendaraan yang dioperasikan.

Ada keterbatasan anggaran mengoperasikan angkutan jalan perintis dengan melibatkan BUMN dalam pengadaan sarana. Kolaborasi dilakukan mengatasi kendala-kendala dihadapi penyelenggara angkutan perintis yaitu kolaborasi antar perusahaan BUMN.

"Untuk membantu Perum Damri misalnya, perusahaan BUMN lain dapat menyediaan bus di sekitar wilayah perusahaan sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk pengadaan bus sebagai bentuk corporate social responsibilty (CSR)," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (6/11/2022).

Dalam kondisi jalan dilewati belum memadai dapat dilakukan dengan pilihan sarana angkutan disesuaikan kondisi jalan. Sarana angkutan mengangkut penumpang dan barang, tidak diharuskan kelengkapan fasilitas berpendingin.

"Sembari menunggu kewajiban pemda untuk memperbaiki jaringan jalan yang rusak. Karena jalan yang rusak itu berada di jalan yang wewenangnya di pemerintah daerah, yakni jalan provinsi dan jalan kabupaten," paparnya.

Wilayah perbatasan terbangun Pos Lintas Batas Batas Negara (PLBN) wajib dilengkapi fasilitas layanan angkutan umum dimulai dengan angkutan jalan perintis. Kemudian, Pulau-pulau kecil dibantu pengoperasian layanan angkutan umum perintis, seperti Pulau Tanimbar, Kep. Anambas, Pulau Natuna, Pulau Tidore, Pulau Ternate, Pulau Biak, Pulau Natuna, Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Sebatik, Pulau Karimun

"Dapat diterapkan sistem kontrak tahun jamak (multi years) agar operator dapat dengan mudah melakukan pengadaan sarana bus baru. Dengan sistem kontrak seperti itu dapat dengan mudah untuk mencari investor melalui pinjaman di perbankan. Kemudian dalam pengoperasian diterapkan dengan skema pembelian layanan (buy the service) dengan sistem pengawasan yang disederhanakan," beber Djoko.

Djoko melihat kolaborasi perlu dilakukan seluruh pemangku kepentingan. Baik dari pembuat kebijakan, kementerian, hingga pelaksana di lapangan.

Djoko memandang ke depannya pengelolaan layanan perintis harus memanfaatkan teknologi digital canggih. Harapannya, masyarakat mudah mengakses layanan perintis melalui gawai. Pengawasan terhadap angkutan layanan perintis juga bisa lebih optimal.

Dalam keterangan itu, Djoko memuat 3 kendala dalam penyediaan angkutan perintis. Mengingat peran angkutan jalan perintis memiliki peran penting dalam konektivitas di daerah.

Pertama, kendala kondisi medan jalan sulit dilalui dan putusnya jembatan menghubungkan wilayah dilayani jika terjadi cuaca buruk dan bencana alam.

Solusinya, menyelesaikan masalah saat terjadi bencana alam mengakibatkan putusnya jalan melayani pelayanan Angkutan Jalan Perintis. Yakni dilakukan adendum kontrak disesuaikan mengubah atau mengurangi sisa kontrak pelayanan.

Kedua, sulitnya mendapat BBM bersubsidi di luar Pulau Jawa dan Bali. Solusinya melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina agar memaksimalkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia,

Ketiga, kendaraan mencapai umur teknis mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Solusinya dilakukan peremajaan kendaraan perintis untuk melayani kebutuhan masyarakat

Mengacu data Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan ada 156 trayek dilayani angkutan jalan perintis di 2022. Angka ini memuat 54% atau lebih dari setengahnya dari total trayek adalah daerah asal-tujuan dan lintasan daerah 3TP.

Djoko menilai, pemberian subsidi angkutan jalan perintis adalah perwujudan kehadiran pemerintah pada konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan Angkutan Umum terjangkau terutama di wilayah 3TP. Jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 dilaksanakan 336 trayek dengan 597 kendaraan dan total anggaran Rp 125.159.942.000.