Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Nilai total pinjaman mencapai US$610 juta yang berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar US$380 juta dan pinjaman AIIB sebesar US$230 juta.

Dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System' Project, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meneken Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri atau Subidiary Logam Agreement (PPLN/SLA). Total nilai pinjaman tercatat sebesar US$610 juta terdiri dari pinjaman Bank Dunia sebesar US$380 juta dan pinjaman AIIB sebesar US$230 juta.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, PPLN/SLA adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam program nasional atau RPJMN. EBT juga menjadi salah satu topik penting yang disorot dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

"Negara-negara anggota G20 mengemban tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi energi bersih dan berkelanjutan. Mengingat negara-negara anggota G20 berkontribusi pada permintaan energi global sebanyak 75 persen," kata Hadiyanto melalui siaran pers pada Senin (14/3/2022).

Indonesia sendiri berkomitmen meningkatkan laju transisi energi dengan membuat target bauran energi EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang atau lebih cepat.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, Hadiyanto mengatakan isu pembiyaan dalam transisi energi menjadi prioritas pembahasan G20. Ia menuturkan masalah pendanaan dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Hingga Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang disalurkan Kemenkeu mencapai Rp16,26 triliun. Dalam laporan rinciannya, komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan adalah Rp2,82 triliun. Sedangkan, pembiayaan EBT yang masih proses SLA sebesar Rp13,66 triliun.

"Pendanaan tersebut akan membiayai proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau (Green Finance Facility). Dana dari SLA di sektor energi tersebut disalurkan kepada PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Dia juga mengatakan, pemberian SLA mendatangkan keuntungan luar biasa pada berbagai lini, misalnya sektor kesehatan yang akan berguna untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Begitu pun pembangunan infrastruktur pada sektor energi.

Untuk itu, Hadiyanto berharap PLN dapat merampungkan proyek-proyek yang didanai oleh SLA dengan sebaik mungkin. Perusahaan BUMN tersebut juga wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pembangunan proyek tersebut.

"Dengan dana besar dan proyek pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat proyek yang berlangsung. Mulai dari persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek," tutupnya.