Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

BP Kawasan Karimun usulkan pembangunan pelabuhan bongkar muat dan penyediaan sarana air bersih ke Kementerian Perhubungan.

Tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. Kunjungan ini dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BP) untuk mengusulkan pembangunan pelabuhan bongkar muat.

”Jadi kita (BP Kawasan Karimun) langsung kelapangan, memberikan informasi kepada tim Kementerian PPN/Bappenas tentang kondisi wilayah yang masih kekurangan fasilitas infrastruktur,” terang Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) Karimun Faisal Rizal saat dikonfirmasi pada Selasa (1/11/2022).

Pihaknya telah mengusulkan dua item yang menjadi penunjang fasilitas infrastruktur di wilayah BP Kawasan Karimun. Usulan pertama adalah pembangunan pelabuhan Malarko di Pelambung Tebing Karimun agar segera dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemudian menyarankan agar lalu lintas barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB Karimun) dapat berjalan dengan lancar.

Adapun item kedua yang diusulkan BP adalah penyediaan air bersih di KPBPB Karimun masih dikelola oleh perusahaan sendiri dengan memanfaatkan air beku dalam tanah atau membelinya dari pihak kedua.

”Ada dua item yang kita usulkan. Sebab, kedua item tersebut memang sudah sangat mendesak kebutuhannya untuk industri di BP Karimun,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, apabila kelanjutan pembangunan proyek pelabuhan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Kemenhub, maka BP Karimun siap melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut apabila dilimpahkan kewenangan dalam menyelesaikannya sendiri.

Adapun, untuk persoalan air bersih sendiri akan dilakukan pembangunan waduk di KPBPB Karimun yang untuk selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah perusahaan dan masyarakat di KPBPB Karimun sekaligus dikelolanya.

” Ketika saya sampaikan, mereka (Kementerian PPN/Bappenas) merasa kaget belum adanya pelabuhan di BP Karimun. Dan, tim dari Kementerian PPN/Bappenas akan bantu follow up ke Kementerian Perhubungan RI tentang kepelabuhan kemudian untuk air bersih akan disampaikan ke kementerian BUMN yang membawahi Perum PT Jasa Tirta,” tuturnya.

Dengan demikian, kendala-kendala yang dialami BP Karimun saat ini bisa segera teratasi dan dihadirkan solusinya dari Pemerintah Pusat. Di mana, untuk saat ini pembangunan infrastruktur di BP Karimun sendiri terkait fasilitas sudah cukup jalan dan memenuhi standar kebutuhan.

” Kita dukunglah. Memang untuk kawasan FTZ terkendala pelabuhan bongkar muat yang belum ada. Yang ada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (tersus).milik perusahaan,” ucapnya.