Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Di tengah upaya pemerintah menyediakan rumah subsidi masyarakat menengah bawah, ada kebijakan memicu turunnya daya beli masyarakat pada kepemilikan rumah.

Zero ODOL menyebabkan industri bahan baku bangunan meningkatkan ongkos kirim karena pembatasan daya angkut logistik.

Di tengah upaya pemerintah menyediakan rumah subsidi masyarakat menengah bawah, ada kebijakan bisa memicu turunnya daya beli masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Tahun ini kalau dilaksanakan kebijakan zero ODOL, maka harga kebutuhan pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya naik.

Perkumpulan Produsen Beton Ringan Indonesia menyebutkan kebijakan zero ODOL berdampak pada industri properti. Kebijakan tersebut mendorong kenaikan harga properti karena harga bahan bangunan dan harga angkut juga meningkat.

Dia mengatakan, zero ODOL menyebabkan industri bahan baku bangunan meningkatkan ongkos kirim karena pembatasan daya angkut logistik. Kenaikan harga tersebut berdampak pada daya beli masyarakat. Dia mengatakan, publik dihadapi kenaikan harga barang tidak diimbangi dengan kenaikan upah atau gaji.

Selain itu, ekonomi masyarakat masih belum pulih akibat Covid-19 alias masih merangkak. Dia menilai, publik dengan industri masih dalam pemulihan ekonomi pandemi yang terjadi. Dia menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang mengacu pada situasi ekonomi.

Sebelumnya, Ketua Umum ASI Widodo Santoso mengaku berkirim surat kepada pemerintah meminta penundaan kebijakan zero ODOL. Dia mengatakan, zero ODOL akan menaikan biaya angkut semen dan berpengaruh pada meningkatnya harga jual semen di konsumen hingga 25%.

Dia memprediksi 2023-2024 menjadi tahun sulit karena ekonomi dunia tidak baik sehingga berdampak pada utilisasi pabrik menurun. Dia mengatakan, kondisi itu bertambah tragis dengan beban akibat zero ODOL.

Franky menambahkan, industri sebenarnya bukan tidak setuju penerapan zero ODOL. Mereka meminta kebijakan ditunda setidaknya dua atau tiga tahun lagi sambil memulihkan kondisi perekonomian. Pemerintah diharapkan tidak mengambil kebijakan blunder yang justru merugikan masyarakat dan industri. Dia melanjutkan, lagipula pemerintah seharusnya menyiapkan hal dulu sebelum memberlakukan zero ODOL. Pemerintah seharusnya memperbaiki kelas jalan terlebih dahulu sebelum menerapkan zero ODOL 100%. Begitu juga penataan terkait jumlah berat diizinkan (JBI) dan/atau Jumlah berat kombinasi yang diijinkan (JBKI), agar seluruh truk melintas.

Senada dengan Widodo, ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kebijakan zero ODOL mempengaruhi daya saing industri dalam negeri, termasuk keramik. Dia menjelaskan, keramik adalah industri menghasilkan produk dengan bobot berat.

Dia melanjutkan, Indonesia merupakan negara dengan biaya logistik termahal dibanding negara-negara Asia Tenggara. Dia mengungkapkan kalau biaya ongkos angkut keramik berkisar 10 sampai 15% dari total harga jual produk itu sendiri.

Jatuhnya daya saing industri keramik dipengaruhi kenaikan pajak PPN menjadi 11% hingga kenaikan BBM. Edy menjelaskan, industri terpaksa menaikan harga jual barang mulai dari 3 hingga 5% guna merespon kebijakan.

Lebih lanjut Franky melihat pemerintah masih gamang menerapkan kebijakan zero ODOL ini. Industri melalui Apindo mengajukan permintaan supaya Zero ODOL ditunda sampai 2025. Apindo menilai, penerapan zero ODOL prematur mengurangi signifikan jumlah angkutan logistik karena ketersediaan truk tidak terencana dengan baik sehingga memicu inflasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah dan minimnya angkutan darat.

“Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas,” kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan keputusan implementasi regulasi zero ODOL 2023 berdasarkan roadmap akurat dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi terkini. Dia menjelaskan, kalau zero ODOL dipaksakan januari 2023 maka jumlah angkutan logistik berkurang drastis karena ketersediaan truk tidak terencana baik.