freightsight
Jumat, 3 Mei 2024

INFO INDUSTRI

Ada Manajemen Rantai Pasok, Penjabat Bupati Buleleng Paparkan Strategi Pengendalian Inflasi

10 Januari 2023

|

Penulis :

Tim FreightSight

via radarbali.jawapos.com

Manajemen rantai pasok berupa memperpendek rantai pasokan menjadi strategi yang dilakukan Pj Bupati Buleleng dalam pengendalian inflasi di daerahnya.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, memaparkan berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi yang sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2022. Pemaparan ini disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), RI Tito Karnavian pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring pada Senin (9/1/2023).

Selaku Pj Bupati Buleleng, Lihadnyana diberikan kesempatan untuk memaparkan strateginya di hadapan Mendagri dan seluruh kepala daerah se Indonesia. Penunjukkan ini karena Buleleng berhasil menduduki posisi keempat sebagai kabupaten dengan inflasi terendah di Indonesia pada tahun 2022.

Pj Bupati Lihadnyana mengikuti rakor ini secara daring dari Kantor Bupati Buleleng. Ia menjelaskan langkah-langkah yang telah diambilnya dalam menekan inflasi. Dalam paparannya, Lihadnyana menjelaskan bahwa Buleleng memiliki strategi yang berbeda dengan pengendalian inflasi daerah lainnya. Terutama pada daerah yang dominan sebagai konsumen, sementara Buleleng merupakan daerah produsen sekaligus konsumen beberapa produk pangan.

“Berdasarkan potensi dan letak geografis Kabupaten Buleleng, sangat cocok untuk mengembangkan pertanian terutama di sektor tanaman pangan dan hortikultura,” paparnya.

Terdapat sejumlah upaya nyata dan maksimal yang telah dilakukan pihaknya, imbuh Pj Bupati Buleleng, yakni dengan manajemen rantai pasok berupa memperpendek rantai pasokan. Di antaranya dengan memberikan subsidi berupa pemotongan harga sebesar sepuluh persen bagi masyarakat yang menggunakan transaksi keuangan digital.

Kemudian melaksanakan operasi pasar secara rutin yang melibatkan perusahaan daerah dan kelompok tani wanita, memonitoring stok distributor secara berkala, bekerja sama antara daerah yang surplus dengan daerah defisit, serta memberikan bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat kenaikan harga BBM.

“Termasuk di dalamnya juga memberikan subsidi transportasi pengangkutan tujuh komoditas dan melakukan pemantauan harga secara berkala,” kata Lihadnyana.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, program lainnya yang juga diterapkan adalah peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Buleleng. Dalam program ini dilakukan manajemen produksi pangan strategis dengan mengatur pola tanam dan pola panen. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemberian bibit cabai kepada Tim Penggerak PKK dan gerakan menanam (gema) cabai pada setiap masing-masing desa.

“Cara ini terbukti cukup membantu. Apalagi cabai merupakan komoditas berpengaruh terhadap inflasi daerah. Harga cabai khususnya cabai rawit yang setiap tahunnya naik juga bisa lebih sedikit terkendali. Kedepannya kita akan berfokus pada pekarangan atau lahan-lahan kosong untuk ditanami cabai,” ungkap dia.

Hingga Desember 2022, tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng mencapai 4,63 persen. Dengan angka tersebut, Buleleng menjadi kabupaten peringkat empat dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia. Peringkat pertama dengan inflasi terendah yaitu Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT dengan 3,54 persen. Kedua, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan 4,12 persen. Ketiga, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung dengan 4,17 persen.

Buleleng masih berada di atas Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Mimika yang juga masuk sepuluh besar kabupaten dengan inflasi terendah se-Indonesia.