Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin menyampaikan bahwa saat ini logistik antar pulau di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah biaya logistik yang terbilang cukup mahal, dan juga waktu pengiriman yang terbilang cukup lama.

• Ia juga menjelaskan bahwa setidaknya ada sebanyak 30 persen lalu lintas kargo Indonesia yang saat ini harus melalui Jakarta International Container Terminal (JICT).

Saat ini pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sedang sangat fokus untuk memperkuat sektor digitalisasi logistik, hal ini adalah salah satu rencana strategis untuk menekan inefisiensi logistik dalam membentuk badan logistik dan rantai pasok.

Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin menyampaikan bahwa saat ini logistik antar pulau di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah biaya logistik yang terbilang cukup mahal, dan juga waktu pengiriman yang terbilang cukup lama. Saat ini, hampir sebanyak 25% produk domestik bruto (PDB) Indonesia dihabiskan oleh sektor logistik, salah satu faktornya adalah masalah infrastruktur yang belum begitu memadai dan juga inefisiensi,

“Semoga dengan adanya Badan Logistik ini dapat berperan maksimal mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan distribusi logistik yang terarah dengan mengimplementasikan konsep hijau,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, ia membuat salah satu contohnya adalah biaya pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, menggunakan kapal kargo lebih mahal, jika dibandingkan dengan biaya pengiriman ke Bangkok – Jakarta. Inefisiensi ini terjadi karena bottleneck dan sekitarnya rute langsung distribusi perdagangan laut.

Ia juga menjelaskan bahwa setidaknya ada sebanyak 30 persen lalu lintas kargo Indonesia yang saat ini harus melalui Jakarta International Container Terminal (JICT). Untuk meningkatkan logistik, maka dibutuhkan perubahan dan juga peningkatan transparasi antar industri pelabuhan, pengapalan, dan juga para pihak yang berkaitan. Ia juga mengatakan bahwa suatu terobosan penguatan industri logistik dan rantai pasok diperlukan untuk meningkatkan kualitas logistik dari hulu ke hilir.

“Dengan membangun backbone infrastruktur digital dapat memonitor pelacakan transparansi dan efisiensi yang lebih luas antar pemain logistik, bea cukai, dan swasta. Serta menghindari risiko keterlambatan,” ujarnya.