Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kemenko Marves diwakili Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim, Amalyos menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PELNI dan INKA juga ITS soal Sinergi Sarana Logistik BUMN.

Kelangkaan kontainer dialami Indonesia ketika pandemi berdampak naiknya freight cost (ongkos angkut) penggunaan reefer container dengan kenaikannya yang nilainya mencapai lima kali lipat.

Kemenko Marves yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Hilirisasi Sumber Daya Maritim, Amalyos menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PT. PELNI dengan PT. INKA juga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) soal Sinergi Sarana Logistik BUMN di Jakarta pada Kamis, 21-7-2022. Kerja sama ini tentang pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri yang sekarang ini mulai disinergikan oleh BUMN.

Hal ini adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi juga pemanfaatan produk buatan yang ada dalam negeri juga sebagai langkah awal, juga upaya untuk bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Inovasi pembangunan reefer container ini merupakan solusi atas kelangkaan kontainer yang dialami Indonesia yang sudah mulai dirasakan pada saat pandemi berlangsung,” ungkap Asdep Amalyos.

Kelangkaan kontainer yang telah dialami Indonesia ketika pandemi tentunya berdampak pada naiknya freight cost (ongkos angkut) penggunaan reefer container dengan kenaikannya yang nilainya mencapai lima kali lipat. Bukan hanya itu, terganggunya distribusi logistik, baik di dalam negeri atau juga untuk tujuan ekspor.

Melalui nota kesepahaman antara PT. PELNI dengan PT. INKA dan ITS, penggunaan reefer container buatan dalam negeri ini tentu saja akan segera dimulai. Menurut data yang diperoleh, sudah terbangun purwarupa reefer container dengan kapasitas satu dan lima ton. Setelah itu, telah dilakukan juga uji coba pemanfaatan reefer container kapasitas satu juga lima ton pada KM. Bukit Raya juga KM. Awu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pengadaan barang impor perlu mulai dikurangi. Bukan hanya itu, perlunya upaya pemerintah dalam upaya peningkatan belanja produk yang ada di dalam negeri sebesar 40 persen dari total anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya itu, kebijakan itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM dan industri dalam negeri.

Asdep Amalyos di sini juga menyampaikan langkah konkret pemerintah untuk mendukung sinergi BUMN dalam pemenuhan sarana logistik yang harapannya juga bisa meningkatkan produksi dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Tidak hanya pada sektor kelautan perikanan, tapi juga sektor-sektor lain (argo maritim) yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri,” tambahnya.

Mengenai hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri juga Produk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.