Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Efek langsung kenaikan harga BBM terhadap formula hitungan biaya angkutan darat (trucking) mencapai sekitar 35-40%.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar menyebabkan para pelaku logistik tidak bisa menghindari terjadinya kenaikan biaya logistik nasional.

Pasalnya, sebagian besar pelaku logistik nasional termasuk operator truk angkutan barang dan logistik, selama ini menggunakan BBM bersubsidi karena tuntutan pasar/konsumen yang tinggi atas biaya logistik yang rendah.

“Kami memahami adanya potensi kenaikan cost logistik terutama yang behubungan dengan aktivitas truk barang dan logistik akibat kenaikan BBM Solar bersubsidi tersebut. Namun berapa persen besaran idealnya kenaikan tarif angkutan barang itu mesti dinegosiasikan secara bersama,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, pada Minggu (4/9/2022).

Yukki menjelaskan, efek langsung kenaikan harga BBM terhadap formula hitungan biaya angkutan darat (trucking) mencapai sekitar 35-40%.

“Sehingga berapapun koofisien kenaikan BBM akan berdampak besar,” ujarnya.

Sedangkan efek tidak langsungnya, tambah Yukki, berkaitan dengan biaya lain terhadap operasional, seperti harga maintenance dan sparepart yang pasti ikut terdongkrak naik akibat dari ongkos produksi dan pengiriman sparepart kepada pengusaha/pemilik truk.

Yukki menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar akan berdampak pada kinerja logistik nasional yang akan mengalami tekanan besar.

“Kinerja logistik akan alami tekanan sangat besar, karena saya sampaikan tadi komponen BBM dalam angkutan darat cukup tinggi. Apalagi, distribusi barang dengan moda trasnportasi darat secara nasional masih didominasi angkutan darat,” paparnya.

Di sisi lain, kata Yukki, respon pasar pengguna angkutan yang pada dasarnya free market, seakan tidak peduli dan membebankan pergeseran harga akibat kenaikan harga BBM kepada pelaku penyedia jasa angkutan.

“Hal ini karena mereka mengangap dasar kenaikan hanya harga BBM sebagai akibat langsung tersebut,” ujar Yukki.

Menurutnya, kondisi industri logistik di tengah momentum pemulihan ekonomi saat ini terbilang baik lantaran volume sudah berangsur naik dan mobilitas semakin longgar. Hanya saja, industri logistik masih memerlukan support pemerintah untuk memastikan agenda pemerintah dapat terealisasi.

Untuk itu, ALFI menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan supply BBM tanpa henti secara nasional.

Adanya fenomena antrian pengisian BBM di SPBU yang kita lihat akhir-akhir ini sudah cukup masif dan memprihatinkan. Kondisi ini pun mempengaruhi kinerja logistik karena produktivitas barang modal (truck) menjadi tidak optimal.

“Supply chain itu bicara reliability and sustainability yg predictable sesusai forecast, pun demikian dalam hal BBM dari supply dan demand,” paparnya.

Sementara itu, persoalan ketidakseimbangan supply and demand BBM solar bersubsidi untuk logistik dan angkutan barang menarik masalah serius hingga ke sejumlah daerah.

Bahkan, papar Yukki, di daerah-daerah yang mengalami persoalan itu sudah diminta ALFI untuk mengambil peran dan berinovasi membantu PT Pertamina (Persero) guna mengurai masalah ini.

ALFI juga mendorong terwujudnya ekosistem logistik nasional sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan logistik sebagai bagian dari supply chain.

Menurut Yukki, komitmen terhadap ekosistem logistik dalam efisiensi layanan logistik itu menjadi tolak ukur terhadap efektivitas kinerja logistik dan dukungan industri lainnya.

“Jadi bisnis kami sangat bergantung juga terhadap industri lain yang menggunakan jasa kami. Efisiensi di sisi produsen sebagai konsumen kami berarti efisiensi di dalam bisnis kami. Sehingga perlu multi sektor dan kelembagaan ini memastikan bisnis logistik berkelanjutan (misal tidak hanya Kemenhub, tapi ada kemendag, kemenperin, kemenkeu, dll),” jelas Yukki.