Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

JPT naik di Pelabuhan Petikemas Palaran, Kota Samarinda tengah disoroti KPPU Wilayah Kerja Kanwil V Balikpapan.

Penggunaan BBM kendaraan diesel dialihkan ke dexlite membuat pengusaha berteriak terkait hitung-hitungan pengangkutan logistik.

Jasa Pengusahaan Transportasi (JPT) yang naik di Pelabuhan Petikemas Palaran, Kota Samarinda tengah disoroti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah Kerja Kanwil V Balikpapan.

Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Kalimantan Timur ketika dikonfirmasi membenarkan surat edaran pihaknya kepada anggota asosiasi.

Alasan kenaikan tarif (ongkos) angkutan kontainer setelah sulitnya BBM Bio Solar (Subsidi) dan BBM Dexlite (Non Subsidi) yang ada di lapangan.

Untuk bisa mendapatkan BBM solar bersubsidi bagi armada pengangkutan perusahaan JPT dapat sampai antre juga menunggu 3 sampai 4 hari di SPBU sehingga barang-barang pelanggan terlambat distribusi.

"Pengurus bidang angkutan darat di ALFI telah mendiskusikan, karena anggota sendiri sulit mendapatkan solar dan antre berhari-hari, jadi artinya pilihan hanya dua, supplai logistik terhambat, atau beralih menggunakan dexlite, mau tidak mau asosiasi turun tangan," ungkap Muhammad Gobel selaku Ketua DPW ALFI Kaltim, saat dihubungi, Senin (11/7/2022).

Gobel juga menjelaskan penggunaan BBM kendaraan diesel dialihkan ke dexlite membuat pengusaha berteriak terkait hitung-hitungan pengangkutan logistik.

Kenaikan aktivitas pengangkutan oleh pengusaha logistik menambahkan selisih biaya ke biaya angkutannya dari mahalnya harga BBM terkini.

Gobel menggambarkan bahwa perhitungan dalam kota dari Pelabuhan Peti Kemas Palaran ke Pergudangan Ir. Sutami Samarinda asumsinya ada 50 liter.

Pihaknya juga mengambil range konsumsi BBM supaya tidak tinggi menaikkan harga JPT.

Keputusan ini diambil DPW ALFI Kaltim karena adanya selisih dari harga solar subsidi tersebut.

"Jadi kita hanya kompensasi ke solar non subsidi karena menunggu solar subsidi tidak akan dapat, tidak kerja kita jadinya," tegasnya.

"Ini juga pilihan pahit buat kita, nah sekarang naik lagi Rp2100 dexlite," imbuh Gobel.

Terkait dengan ada potensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999, Gobel tidak mau ambil pusing, karena dia menilai bahwa hal tersebut memang menjadi tupoksi dari KPPU memang memgawasi.

"Kalau memang ini salah, saya minta juga agar KPPU menjadi bagian dari solusi ini, memberi rekomendasi ke pemerintah, jangan melihat surat yang kita keluarkan saja, karena itu pilihan terkahir dan harusnya kita tidak lakukan itu, tetapi kalau tidak dilakukan memperparah inflasi kita, karena tidak tersalurkannya logistik consumer goods," pinta Gobel.

"Puluhan tahun kita mengatur alur logistik, ALFI tak pernah aneh-aneh, cuman karena persoalan BBM," sambungnya.

Langkah ke depannya, pengusaha DPW ALFI Kaltim berjalan juga memenuhi alur logistik di seluruh daerah karena tanggung jawab pihaknya.

Pihaknya hanya dapat menunggu ketetapan pemerintah terkait dengan kebijakan BBM juga beberapa regulasi supaya tidak terjadi gangguan alur logistik.