Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Gubri mengeluhkan harga sawit petani rakyat belum normal pasca kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah.

Gubri meminta kepala daerah Riau membantu petani sawit di wilayah masing-masing membentuk kelembagaan supaya dapat bermitra bersama perusahaan PKS.

Syamsuar selaku Gubernur Riau (Gubri), mengeluhkan tentang harga sawit petani rakyat masih belum normal pasca kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah.

"Harga sawit kemarin sempat turun karena ada kebijakan pemerintah tidak boleh ekspor CPO. Kemudian kita provinsi penghasil sawit meminta Presiden agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali, dan itu sudah ditinjau kembali," ungkap Gubri Syamsuar, kemarin.

Hanya saja persoalannya, Gubri mengatakan harga sawit belum normal. Padahal kebijakan tersebut dicabut pemerintah, tetapi harga sawit rakyat belum normal.

"Padahal ekspor sudah tidak dilarang, tapi harga sawit ada yang bagus dan ada yang masih rendah, terutama sawit rakyat kecil," ucapnya.

Menyikapi kondisi itu, Gubri mengaku meminta kepala daerah di Riau membantu petani sawit di wilayah masing-masing membentuk kelembagaan supaya dapat bermitra bersama perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Kami sudah sampaikan saat pertemuan dengan para bupati. Kelemahan petani kecil ini tidak ada kelembagaan, dan tidak ada mitra dengan PKS. Kalau tidak ada mitra berarti harga ditentukan oleh siapa yang membeli dan itu sangat merugikan petani kecil," ungkapnya.

Gubri juga berharap dukungan bupati supaya membantu petani kecil demi membuat kelembagaan, apakah itu dalam bentuk koperasi atau lainnya supaya dapat bermitra dengan PKS.

"Sekarang sudah ada peraturan dari Menteri Investasi, dimana sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan PKS ini harus bermitra dengan pelaku-pelaku usaha kecil mikro," ucapnya.

Sebab menurut Syamsuar, kalau ada kelembagaan petani dan dapat bekerjasama dengan pemilik-pemilik PKS, tentu harga sawit lebih baik.

"Mudah-mudahan dengan begitu harga sawit di Riau bisa sesuai yang diharapkan. Apalagi saat ini kurang seimbang antar harga sawit dengan harga pupuk naik. Kalau pupuk naik, sementara harga sawit tidak normal. Tentu ini akan menyulitkan petani kecil. Apalagi saat ini dari Kementerian Pertanian tidak ada lagi pupuk subsidi untuk sawit," jelasnya.