Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Larangan ekspor CPO membuat harga tandan buah segar sawit terjun bebas, dari biasanya Rp 4.000/kg menjadi Rp 1.000/kg serta membuat pabrik memutus pasokan sawit dari para petani.

Kebijakan pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO (crude palm oil) pada 28 April 2022 membuat harga tandan buah segar sawit terjun bebas. Dari harga awal biasanya Rp 4.000 per kilogram menjadi Rp 1.000 lebih saat menjelang dan sesudah Lebaran Idul Fitri.

Kondisi ini bahkan menyebabkan adanya sawit petani yang tidak diambil pabrik karena lebih mengutamakan hasil kebun perusahaan mereka sendiri. Meski pemerintah sudah mengancam adanya hukuman berupa sanksi pada pabrik, namun ultimatum itu hanya berlaku di atas kertas.

Petani sawit yang sudah swadaya atau tidak terafiliasi dengan anak angkat perusahaan perkebunan sawit berharap kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut segera dicabut. Petani berharap harga sawit kembali melandai dan wajar kembali.

Keluhan petani ini kemudian mendapat sorotan dari anggota DPR asal Riau, Abdul Wahid. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bumi Lancang Kuning itu mengaku telah menerima banyak keluhan dari para petani dan badan pengurus koperasi unit desa (KUD).

“Memang benar, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat banyak pengaduan, banyak koperasi dan pengepul berhenti mengambil TBS dari petani karena pabrik tidak jadi membeli,” ungkap Wahid pada Sabtu malam (14/5/2022).

Menurutnya, keadaan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang melarang ekspor CPO. Akhirnya perusahaan lebih memilih mengurangi produksi CPO dengan memprioritaskan hasil kebun sendiri daripada membeli ke masyarakat.

“Kondisi ini seperti anomali. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku minyak goreng, namun di sisi lain petani terkena imbas. Padahal seharusnya kebijakan memberikan solusi,” tegas politisi muda ini.

Ketua PKB Riau ini meminta pemerintah meninjau ulang dan segera mencabut kebijakan larangan ekspor yang dampaknya dirasakan langsung oleh jutaan petani sawit. Dia berharap pemerintah memaksimalkan pengawasan mekanisme domestic market obligation (DMO) atau domestic price obligation (DPO).

“Pemerintah harus segera cabut larangan ekspor. Pemerintah cukup optimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO dan DPO, perusahan harus memenuhi bahan baku dalam negeri dengan harga khusus,” pinta Wakil Ketua Baleg DPR ini.