Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Erzaldi Rosman Djohan, selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menyampaikan bahwa pengerukan yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, kini sedang mengalami terkendala izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Kita segera berkoordinasi dengan KLH untuk dapat segera menerbitkan izin AMDAL pengerukan Pelabuhan Tanjung Pandan," kata Gubernur Erzaldi Rosman Djohan di Pangkal Pinang, Jumat.

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini kondisi Pelabuhan Tanjung Pandang, memang sedang mengalami masalah pendangkalan yang terbilang cukup tinggi. Hal ini tentunya juga menjadi satu masalah yang cukup serius, karena mengakibatkan kapal bermuatan besar tidak akan bisa masuk, dan melakukan kegiatan bongkar muat berbagai kebutuhan pokok masyarakat di Pulau Belitung.

Tidak hanya itu, masalah lain yang juga dihadapi karena adanya pendangkalan ini adalah, terganggunya aktivitas ekspor komoditas perikanan, perkebunan, dan juga berbagai komoditas lain. Hal tersebut dikarenakan kesulitan yang dialami oleh eksportir dalam menemukan kapal untuk ekspor ke beragam negara tujuan.

"Saya akan mencoba berbicara langsung dengan Menteri KLH dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat keluarnya AMDAL, untuk mempercepat proses pendalaman alur karena prinsipnya Pelindo sudah siap," ujarnya.

Hambar Wiyadi, selaku Kepala Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Tanjung Pandan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan permohonan pengajuan izin AMDAL ke pihak KLH. Akan tetapi berdasarkan regulasi yang ada, perizinan tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 6 bulan ke depan.

"Sudah ada 2 orang tim dari KLH untuk mengecek fisik pelabuhan, termasuk untuk pengerukan. Nantinya AMDAL kita terintegrasi dengan pengembangan di pelabuhan sendiri. Mereka ingin kita merencanakan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang," ujarnya.

Gubernur Erzaldi, juga menilai bahwa salah satu cara meningkatkan perekonomian daerah adalah mengupayakan percepatan keluarnya amdal pada pihak Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga juga akan mempercepat proses pengerukan alur pelabuhan ini.

"Kami akan push percepatan AMDAL agar selesai awal tahun. Semoga dengan adanya percepatan ini, di awal tahun bisa kita keruk saat izin AMDAL selesai," katanya.