Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Erick Thohir selaku menteri BUMN baru-baru ini membeberkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah menolak untuk menandatangani kesepakatan rantai pasok.

• Apabila program green ekonomi yang sering digunakan oleh banyak negara ini hanya bergantung pada satu negara saja (Indonesia), maka sudah sewajarnya apabila pemerintah secara tegas menunjukkan penolakannya.

Erick Thohir selaku menteri BUMN baru-baru ini membeberkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah menolak untuk menandatangani kesepakatan rantai pasok atau supply chain bahan baku tambang dengan beberapa negara.

Penolakan yang dilakukan oleh presiden Jokowi dilakukan ketika momen pelaksanaan forum kerja sama multilateral G20 di Roma dan COP26 di Glasgow pada beberapa waktu lalu.

Tentunya presiden menolak bukan tanpa alasan, diketahui berdasarkan penuturan Erick Thohir bahwa Jokowi menolak penandatanganan ini adalah karena Indonesia diharuskan melakukan pengiriman bahan baku pertambangan yang jumlahnya sebanyak mungkin untuk beberapa negara.

"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan di G20 waktu mengenai supply chain, bahwa salah satunya kita ditekan hanya membuka industri pertambangan kita itu harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," ujar Erick, dikutip Minggu (28/11/2021).

Menurut penilaian pemerintah, melakukan kegiatan ekspor bahan baku hanya akan membuat ekonomi negara lain tumbuh. Meskipun pemerintah juga mengaku bahwa mereka tidak anti asing, akan tetapi sumber daya alam (SDA) adalah hal yang harus dimanfaatkan atau diberdayakan sebaik-baiknya untuk kepentingan ekonomi dalam negeri.

"Kita tidak anti asing, tetapi sudah sewajarnya sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar-besarnya. Market kita harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita sebesar-besarnya," katanya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan ekonomi hijau (green ekonomi) untuk dunia. karena bagaimanapun, ekonomi hijau akan sangat berpengaruh pada lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang dan harus dijaga.

Sebaliknya, apabila program green ekonomi yang sering digunakan oleh banyak negara ini hanya bergantung pada satu negara saja (Indonesia), maka sudah sewajarnya apabila pemerintah secara tegas menunjukkan penolakannya.

"Tetapi, kalau green ekonomi ini disusupi untuk kepentingan supaya kita tidak jadi negara maju, adalah sesuatu yang harus kita tolak," katanya.

Sebelum ini Indonesia memang menunjukan sikap tegasnya untuk melindungi bahan baku mentah mereka, beberapa waktu lalu presiden juga sudah melarang melakukan ekspor biji nikel dan beberapa bahan tambang lain. Jokowi juga mengatakan bahwa apabila memang mereka negara lain ingin mendapatkan bahan baku dari Indonesia, maka mereka harus membuat industri di Indonesia.

Bahkan larangan ini menyebabkan Indonesia mendapatkan protes dari beberapa negara Eropa. Akan tetapi presiden masih secara tegas mengatakan Indonesia tidak masalah dengan protes tersebut.