Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kerap disorot Jokowi, sejumlah alasan ini jadi pemicu alat kesehatan Indonesia belum bisa bebas dari jeratan impor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tingginya ketergantungan alat kesehatan (alkes) dalam negeri terhadap impor.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Umum (KADIN) Bidang Kesehatan Charles Honoris mengatakan, masih ada hal yang belum tepat dalam strategi dan pelaksanaan produksi alat kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, justru saat ini banyak pihak menyalahkan kelambanan industri, importir, dan mafia alkes sebagai penyebab lambatnya produksi mandiri industri alkes.

"Framing dan playing victim ini harus ditinggalkan, sebab hanya akan mengaburkan pandangan dan menjauhkan kita dari akar masalah sesungguhnya. Sehingga nantinya akan terus terjebak dalam retorik dan saling menyalahkan," katanya dalam diskusi dengan tajuk Mengapa Alat Kesehatan Indonesia Belum Mandiri Juga pada Jumat (8/4/2022).

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terlibat dalam industri alat kesehatan dalam negeri untuk melihat pengalaman negara lain yang sudah lebih dulu punya kemandirian alat kesehatan, seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Negara-negara tersebut telah memulai kemandirian dengan adanya komitmen kuat untuk membeli alat kesehatan dalam negeri sebanyak mungkin dan tetap mengutamakan unsur keamanan, kualitas, dan ketersediaan," papar Charles.

"Dengan jalur pemasaran yang terbuka, ekosistem alat kesehatan nasional akan terus terbentuk," katanya.

Menurutnya, produsen komponen, bahan baku, sarana pengujian atau laboratorium, dan lain-lain dapat terbentuk seiring meningkatnya pasar alkes di Indonesia.

"Unsur-unsur triple helix yang berperan dalam kemandirian produksi alkes, yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan dunia pendidikan (penelitian) harus sejalan untuk mewujudkan hal ini," kata Charles.

Charles menerangkan, dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki wewenang untuk memberi kesempatan terhadap perkembangan eksosistem alkes nasional.

Jangan beri perhatian pada pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menuduh pengusaha alkes sebagai mafia, jika masih ada sebagian komponen atau bahan baku yang impor.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa industri alkes dalam negeri belum mandiri.

"Dimulai dari industri hulu yang belum memadai. Hal ini menyebabkan keterbatasan penyediaan bahan baku dalam negeri," terang Rizka.

Hal lainnya, menurut Rizka disebabkan oleh belum terbentuknya ekosistem investasi dalam bisnis alat kesehatan, serta keterbatasan laboratorium uji alat kesehatan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro menilai, saat ini masih belum banyak kampanye yang mendorong pembelian produk alat kesehatan Indonesia, sehingga masyarakat dan penyedia layanan kesehatan lebih tertarik dengan produk impor daripada membeli produk lokal.

"Meski tidak semua, banyak dokter yang bilang, alat-alat kesehatan dalam negeri kurang bermutu. Sehingga di sini perlu adanya kampanye bangga beli produk alkes Indonesia untuk kalangan dokter dan pelayan kesehatan. Kalau pasien menurut saya tidak banyak tahu, karena mereka kan hanya ikut anjuran dokter. Jadi asumsi brand alkes dari kalangan dokter itu sangat penting," ungkap Laksono.

Berdasarkan data Kemenkes per 2021 tentang alat kesehatan, neraca perdagangan alkes Indonesia 2020 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar US$ 1.662 juta atau setara dengan Rp 23,8 triliun.

Angka itu diperoleh dari nilai impor sebesar Rp 40,1 triliun sementara capaian ekspor hanya Rp 16,3 triliun.

Sementara pasar alkes Indonesia mencakup 0,7 persen dari pasar alkes dunia. Dari presentase itu, nilai total pasar alkes Indonesia sebesar Rp 47,8 triliun, sementara nilai total pasar alkes global sebesar Rp 6.578 triliun.