Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Dirut Perumda AUJ Abdu mengatakan publik perlu tahu kapasitas area pelabuhan perlu pengembangan.

Hingga sejauh ini pun tentu memang belum ada laporan kondisi keuangan dari PT LBB.

Pengelolaan Pelabuhan Loktuan oleh anak usaha Perumda AUJ yakni PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dihadapkan beberapa persoalan. Terbaru, Dirut Perumda AUJ Abdu Rachman juga mengatakan bahwa publik perlu tahu bahwa kapasitas area pelabuhan perlu pengembangan.

“Sehingga jika area bertambah, area sandar kapal akan lebih banyak. Otomatis pendapatan yang diraup juga bisa meningkat,” kata Rachman.

Kondisi ini tentu dapat mengatasi persoalan antrean padat di tempat sandar kapal. Terlebih lagi dermaga juga bukan hanya digunakan melayani kapal penumpang juga kapal barang. Dengan dermaga yang ada tentu tak jarang pelayanan kapal penumpang diutamakan saat kapal milik PT Pelni atau swasta bersandar. Karena memang durasi untuk sandar begitu terbatas.

“Ini berusaha untuk mengajukan proposal perencanaan mengenai pengembangan dermaga. Statusnya dalam progres,” ucapnya.

Beliau juga tidak menyebut proposal pengajuan tersebut dialamatkan kepada siapa. Termasuk dengan nominal keperluan anggaran juga luasan area terkait wacana ini. Berdasarkan tipografi pelabuhan, tentu area yang dapat dikembangkan yaitu sisi kanan kawasan pelabuhan. Karena memang untuk sisi kiri telah berdekatan dengan Masjid Terapung Darul Irsyad Al-Muhajirin.

Sebelumnya, beliau juga belum dapat memberikan penjelasan soal dugaan adanya tunggakan gaji di anak perusahaan tersebut. “Saya masih berada di luar kota sejak dua pekan lalu. Nanti sepulang ini saya akan meminta konfirmasi,” tutur dia.

Bukan hanya itu, sejauh ini pun tentu memang belum ada laporan kondisi keuangan dari PT LBB. Mengingat sejak beberapa hari lalu bahwa pihak anak perusahaan telah membuat laporan. Namun, masih juga dilakukan audit dari pihak inspektorat. Beliau tentu juga meminta kepada publik tidak terburu-buru untuk menjatuhkan vonis. Pasalnya unit usaha tersebut mulai dibentuk awal tahun. Artinya memang masih 10 bulan bekerja. Direksi juga masih menata diri mulai dari segi organisasi, manajemen bahkan keuangan.

“Nanti dilihat di akhir tahun peformanya seperti apa. Menurut saya kalau ada masalah seperti itu merupakan hal biasa. Publik jangan berlebihan memojokkan,” ucapnya.

Beliau di sini pun juga tidak meminta publik memaklumi setelah pemkot menyerahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan dari PT Pelindo. Namun, diakui bahwa pendapatan yang didapatkan sejauh ini memang masih terbilang kecil. Ini karena asumsinya sektor pemasukan masih juga sebatas di area darat pelabuhan. Sementara itu, sejatinya pendapatan tersebut dapat dalam nominal besar kalau mampu menyasar dari sisi laut.

“Kalau dihitung prediksi saya pendapatan yang diraup ini masih 10 persen. Karena 90 persennya di sisi laut,” tutur dia.

Aspek darat yang kewenangannya dimiliki oleh PT LBB yaitu pengelolaan kepelabuhan, izin sandar juga parkir. Bahkan sektor parkir hingga sejauh ini pun masih dalam tahap sosialisasi dengan masyarakat. Adapun sisi laut juga masih menjadi kewenangan dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. Perumda AUJ juga memang masih berjuang terkait ini mengingat di Cilegon dapat mengeruk pendapatan dari sisi laut.

“Kapal tunda, kapal pandu itu bisa masuk pendapatan. Dan LBB bisa dan siap lakukan. Ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan itu,” terangnya.

Sementara itu, LBB juga sudah diberikan instruksi demi bisa membayar kewajiban yang tetap. Artinya LBB telah ada beban awal. Beliau pun juga meminta warga untuk bisa mendoakan terkait kepercayaan yang diberikan PT LBB.