Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Dirjen Hubla Kemenhub meluncurkan aplikasi kenavigasian bernama I-Motion Gen 2 dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta terealisasikannya program keselamatan di industri pelayaran.

Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub) meluncurkan aplikasi kenavigasian bernama “I-Motion Gen 2) serta meneken MOU antara Dirjen Perhubungan Laut dengan Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perilisan aplikasi itu dibarengi dengan agenda Rakornis Kenavigasian Tahun 2022 yang digelar di Yogyakarta pada Rabu (9/11/2022).

Dirjen Hubla Kemenhub, Arif Toha mengatakan, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kenavigasian yang bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta terealisasikannya program keselamatan di industri pelayaran.

“Bidang kenavigasian yang memenuhi tanggung jawab yang meliputi penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman serta selamat, menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran yang andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS), pada sistem lalu lintas pelayaran (VTS) serta penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan internasional yang membawahi aturan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran,” kata Arif.

Arif melanjutnya, bidang kenavigasian juga bertanggung jawab dalam pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian dan survey hidrografi dan penataan alur serta perlintasan. Semua tugas itu memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan upaya peningkatan keselamatan pelayaran.

Dirjen Arif pun menambahkan, kenavigasian menjadi esensi utama yang mendorong terselenggaranya transportasi laut yang berkeselamatan. Hal ini akan terlaksana apabila pihak penyelenggara kenavigasian transportasi laut berkolaborasi, begitupun seluruh elemen di dalamnya adalah SDM unggul serta profesional. Hasil yang diperoleh akan lebih optimal jika didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam menyelenggarakan layanan kenavigasian.

“Jika tanggung jawab Bidang Kenavigasian ini dapat terlaksana dengan baik, maka hal itu mengindikasikan kualitas unggul serta bentuk profesionalisme SDM di navigasi pelayaran,” sambung Arif.

Adapun Dirjen Hubla menjelaskan, ada sejumlah tantangan keselamatan moda transportasi laut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan optimalisasi kelaikan Sarana dan Prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik pada otoritas maupun operator layanan angkutan, serta ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti salah satunya perangkat navigasi dan pemantau cuaca yang memadai.

Dia juga mengatakan, luas wilayah perairan di Indonesia dalam menerapkan pengawasan yang telah disebutkan tentu tidak bisa diemban sendiri oleh pihaknya. Sehingga Arif mengajak semua elemen otoritas dari Kementerian hingga Lembaga lainnya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk itu, Direktorat Bidang Kenavigasian perlu melakukan integrasi pada setiap sistem pengawasan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, sehingga dengan demikian pengawasan lalu lintas pelayaran perairan Indonesia bisa menjadi lebih optimal.