Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Kementerian perhubungan (Kemenhub) Indonesia, secara langsung melakukan kunjungan guna meninjau langsung lokasi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Loleo dan pembangunan pelabuhan peti kemas.

• Armin Zakaria selaku Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Malut, menyampaikan bahwa kehadiran dari Kemenhub di Malut kali ini bertujuan untuk menindak lanjuti usulan yang diberikan oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba agar mempercepat pembangunan ibu kota Provinsi Malut.

Kementerian perhubungan (Kemenhub) Indonesia, secara langsung melakukan kunjungan guna meninjau langsung lokasi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Loleo dan pembangunan pelabuhan peti kemas di Desa Gita, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut).

Kunjungan dari tim Kementerian Perhubungan ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pematangan proses pembangunan bandara internasional, yang nantinya akan menjadi pintu masuk utama keluar masuk Sofifi, yang merupakan ibu kota provinsi Provinsi Maluku Utara.
Armin Zakaria selaku Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Malut, menyampaikan bahwa kehadiran dari Kemenhub di Malut kali ini bertujuan untuk menindak lanjuti usulan yang diberikan oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba agar mempercepat pembangunan ibu kota Provinsi Malut.

"Jadi tadi tim Kemenhub sudah melakukan survei, baik lokasi bandara maupun di lokasi pelabuhan peti kemas di Dasa Gita, Kota Tidore Kepulauan," kata Armin.

Ia juga mengatakan dari hasil peninjuan tersebut, tim di lapangan entah untuk masalah pembangunan bandara maupun pelabuhan, nantinya semua akan dilaporkan langsung pada Menteri Perhubungan, dari mulai persiapannya sampai kekurangan yang didapati pada lokasi masing-masing.

“Hasil tinjauan tim di lapangan tadi, nantinya akan dilaporkan ke pusat dan kita nanti menunggu hasilnya seperti apa kedepan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa rencana membangunan Bandara Loleo dan pelabuhan peti kemas nantinya akan dianggarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diemban oleh Kemenhub.

“Kalau untuk anggaran pelabuhan itu tentunya akan dipakai APBN dari Kemenhub, sementara untuk bandara dokumen perencanaannya dibuat oleh pemda nanti pekerjaan fisiknya baru diusulkan melalui APBN,” jelasnya.

“Makanya Kemenhub mengirimkan tim teknis kesini untuk melakukan pengecekan lapangan agar dilaporkan ke tingkat atas,” pungkasnya.