Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Digitalisasi pada pelabuhan dapat memantau seluruh proses kegiatan sehingga memunculkan tanggung jawab pemilik kepentingan serta menekan biaya logistik.

Pelabuhan menjadi salah satu titik vital bagi Indonesia sebagai negara maritim. Hanya saja, biaya logistik di seluruh pelabuhan Indonesia hingga kini tergolong mahal. Hal itu salah satunya disebabkan tumpang tindih regulasi.

“Ada tumpang tindih regulasi dari 18 kementerian atau lembaga,” kata Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/9/2022).

Mengutip data logistic cost di ASEAN, biaya logistik Indonesia menduduki peringkat tinggi yakni 23,5% atau setara dengan Rp 3.560 triliun dari pendapatan domestik bruto (PDB). Adapun permasalahan biaya logistik di Indonesia dalam mengirimkan barang dibutuhkan sejumlah tahapan dan perencanaan mulai dari first mile, mid mile dan last mile.

Untuk menuntaskan persoalan itu, Stranas PK mendorong sejumlah tindakan demi mencapai efisiensi waktu dan menekan biaya logistik. Caranya, digitalisasi pada seluruh kegiatan di pelabuhan sehingga seluruh proses terpantau transparan dan akuntabel. Dengan demikian, para pemangku kepentingan bakal memiliki tanggung jawab serta bisa mengecek secara paralel.

"Nantinya, terlihat jelas mulai proses masuk kapal, bongkar muat, kapal berlayar, hingga muatan diterima di gudang-gudang industri. Siapa yang bertanggung jawab kenapa kapal bisa delay, akan kelihatan siapa yang melakukan apa dan kewenangannya terbagi dengan jelas,” kata Niken.

Digitalisasi juga bakal menghilangkan rangkaian birokrasi yang rumit seperti membawa formulir hard copy dan keliling dari satu meja ke meja lainnya untuk mencari tanda tangan basah. Hal itu menjadi salah satu penyebab proses di pelabuhan tidak efisien serta berujung pada membengkaknya biaya.

Oleh sebab itu, kini Stranas PK tengah melaksanakan lima aksi di 14 pelabuhan yang menjadi piloting project di wilayah Indonesia. Lima aksi itu yakni menuntaskan tumpang tindih regulasi, memperbaiki tata kelola bongkar muat (TKBM), implementasi national logistic ecosystem (NLE), penerapan sistem layanan yang sama, dan perbaikan birokrasi dan penyedia layanan.

“Kami berharap tidak hanya kedatangan kapal yang sudah mulai membaik tapi juga keberangkatan kapal dipercepat. Mulai SSM pengangkut juga SSM pabaean karantina. Kalau bisa segera utilisasinya ditingkatkan,” tutur Niken.