Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Salah satu penyebab dari tingginya biaya logistik yang kini dihadapi oleh Indonesia dinilai oleh Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin disebabkan karena adanya mafia pelabuhan.

Tidak main-main tingginya masalah logistik di pelabuhan Indonesia bisa menyebabkan berbagai macam kerugian. Yang mana beberapa dampaknya adalah, menghambat proses bisnis dan investasi yang menyebabkan minat investor menjadi rendah. Sebagaimana diketahui apabila pelabuhan berjalan dengan baik, dan efisien maka nantinya para investor akan bisa melihat adanya peluang bisnis yang baik dan menjanjikan.

Rendahnya minat investor, pada akhirnya menyebabkan kekurangannya lapangan pekerjaan. Dengan adanya hal tersebut, maka daya beli masyarakat juga jadi rendah.

Lebih lanjut, ia memberikan instruksi untuk semua jajaran kejaksaan yang mana pada masing-masing wilayah hukumnya terdapat pelabuhan, agar segera bergerak untuk melakukan operasi intelejensi, guna memberantas keberadaan mafia pelabuhan.

"Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan," kata Burhanuddin dikutip dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Minggu (14/11/2021).

Menurut Burhanuddin, biaya logistik yang kini harus dikeluarkan oleh pelabuhan Indonesia masih terbilang cukup tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, misalnya, dengan pelabuhan China yang hanya sebesar 15 persen, dan Malaysia yang hanya sebesar 13 persen saja.

Tingginya biaya logistik pelabuhan di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan dan juga adanya indikasi kehadiran mafia pelabuhan yang pada akhirnya kian memperunyam sistem.
"Pemerintah Pusat meminta kepada Kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," ujar Burhanuddin.

Selain itu, Luhut Binsar Panjaitan selaku menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, menghimbau untuk Polri, KPK, dan Kejaksaan agar bersama-sama dengan kementeriannya bersinergi mengatasi layanan pelabuhan yang saat ini masih sangat tumpang tindih, dan memungkinkan adanya celah tindak korupsi.

Setelah tim Stranas PK dan Kemenko Marves melakukan tinjauan, ternyata masih didapatkan laporan soal sistem pelayaran yang tumpang tindih karena adanya usul dual sistem Inaportnet dan KSOP.