Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pada forum KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan juga kesetaraan gender berlangsung di Elmau, Jerman, pada 27 Juni 2022.

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi juga menilai bahwa ada dua langkah harus diantisipasi oleh semua stakeholder pangan nasional.

Pada forum KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan juga kesetaraan gender berlangsung di Elmau, Jerman, pada 27 Juni 2022, Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden RI menyerukan negara anggota G7 beserta G20 bersama-sama mengatasi ancaman krisis pangan global.

“323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini,” ungkap Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (28/06/2022).

Kekhawatiran tersebut menjadi alarm untuk manajemen pangan yang ada di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi juga menilai bahwa ada dua langkah harus diantisipasi oleh semua stakeholder pangan nasional.

Pertama, negara harus mengontrol semua ekosistem pangan, mulai dari aspek fisik, seperti rantai pasokan, penawaran serta permintaan (supply and demand) atau pemerataan harga.

Kedua, peningkatan kapasitas produksi yang di dalamnya termasuk perbaikan jaringan distribusi pangan sampai manajemen stok.

“Bagi saya dua faktor itu akan menguji soliditas ekosistem pangan nasional,” ungkap Subardi ketika ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Secara khusus, legislator dari Fraksi NasDem itu juga mendorong kemampuan Holding BUMN Pangan atau ID Food untuk bisa merancang sistem logistik nasional yang sangat kuat.

“Ini momentum agar ID Food yang diluncurkan pada Januari 2022 menjadi penopang sistem logistik nasional. Kita juga punya Bulog yang performanya semakin bagus. Artinya secara kelembagaan kita sudah siap,” ungkapnya.

Dengan kelembagaan pangan yang begitu beragam, negara wajib menjamin ketahanan pangan dari segala macam tantangan geopolitik dunia. Pemerintah di sini pun juga dituntut untuk bisa memperbaiki tata kelola pangan dimulai dari tiap lembaga.

“Bulog, PTPN, dan RNI itu kan mitra Komisi VI. Kami selalu mendorong mitra di bidang pangan agar semakin produktif. Ada evaluasi dan inovasi secara berkala,” ungkap Subardi.

Ancaman krisis global ini juga telah dipengaruhi dampak perang merusak rantai pasok pangan. Faktor lainnya yaitu perubahan iklim sehingga banyak sekali negara produsen pangan mengalami penurunan produksi.

Menurut Subardi, bahwa untuk memperkuat sistem logistik nasional akan membantu stabilitas pasokan pangan yang ada dalam negeri. Hanya saja, hal ini perlu dukungan dari semua pihak termasuk juga dari kepala daerah.

“Ini bukan hanya PR Pemerintah Pusat. Kepala daerah harus satu visi. Perkuat komoditas unggulan di daerah masing-masing. Juga yang penting adalah nasib petani kita agar lebih sejahtera,” ungkapnya.