Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Karimun.

Pihaknya tentu juga sudah mengusulkan bahwa ada dua item sebagai penunjang fasilitas infrastruktur di wilayah BP Kawasan Karimun.

Baru-baru ini tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tengah melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Karimun. Kunjungan tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Karimun yang di dalamnya mengusulkan pembangunan pelabuhan bongkar muat.

”Jadi kita (BP Kawasan Karimun) langsung kelapangan, memberikan informasi kepada tim Kementerian PPN/Bappenas tentang kondisi wilayah yang masih kekurangan fasilitas infrastruktur,” terang Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) Karimun Faisal Rizal saat di konfirmasi batampos, Selasa (1/11/2022).

Dimana, pihaknya juga sudah mengusulkan bahwa ada dua item sebagai penunjang fasilitas infrastruktur di wilayah BP Kawasan Karimun. Mulai dari usulan supaya proyek pembangunan pelabuhan Malarko di Pelambung Tebing Karimun segera dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan RI hingga dengan selesai supaya arus lalu lintas barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB Karimun) bisa berjalan dengan lancar.

Kedua penyediaan air bersih di KPBPB Karimun tentu saja memang masih dikelola perusahaan sendiri dengan memanfaatkan air baku di dalam tanah atau membelinya dari pihak kedua.

”Ada dua item yang kita usulkan. Sebab, kedua item tersebut memang sudah sangat mendesak kebutuhannya untuk industri di BP Karimun,” ungkapnya.

Masih kata Faisal lagi jika memang kelanjutan pembangunan proyek pelabuhan Malarko tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI. tentu, BP Karimun juga siap melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut jika dilimpahkan kewenangan dalam menyelesaikan proyek pelabuhan Malarko dan dikelola sendiri oleh BP Karimun.

Kemudian, sarana air bersih sendiri ini segera membangun waduk di KPBPB Karimun yang selanjutnya bisa disalurkan ke perusahan-perusahan dan masyarakat di KPBPB Karimun dan dikelola sendiri BP Karimun.

“Ketika saya sampaikan, mereka (Kementerian PPN/Bappenas) merasa kaget belum adanya pelabuhan di BP Karimun. Dan, tim dari Kementerian PPN/Bappenas akan bantu follow up ke Kementerian Perhubungan RI tentang kepelabuhan kemudian untuk air bersih akan disampaikan ke kementerian BUMN yang membawahi Perum PT Jasa Tirta,” tuturnya.

Dengan demikian, tentu saja kendala-kendala yang ada di BP Karimun untuk sekarang ini bisa ada solusi dari Pemerintah Pusat. Dimana, sekarang ini pembangunan infrastruktur di BP Karimun sendiri demi fasilitas jalan yang cukup dan memenuhi standar.

“Kita dukunglah. Memang untuk kawasan FTZ terkendala pelabuhan bongkar muat yang belum ada. Yang ada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (tersus).milik perusahaan,” ucapnya.