Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

NLE adalah hubungan ekosistem logistik menyelaraskan arus lalu lintas barang juga dokumen internasional.

Optimalisasi supply chain lewat penerapan angkutan multimoda diyakini bisa mengatasi permasalahan transportasi logistik nasional.

NLE (National Logistic Ecosystem) adalah hubungan ekosistem logistik menyelaraskan arus lalu lintas barang juga dokumen internasional, sejak kedatangan sarana pengangkut sampai barang tiba di gudang. Sesuai Instruksi Presiden 5 tahun 2020, ada indikator kriteria implementasi penataan NLE, yaitu program single sub-mission (SSm) pengangkut, utilitas vessel (pemanfaatan aplikasi daftar muatan), ssm pabean karantina, gate system, DO, SP2 online, trucking juga payment.

Peraturan tersebut menyebutkan Bea Cukai menjadi instansi pemerintah memegang peranan penting menyukseskan penerapan NLE demi terciptanya penurunan biaya logistik juga pertumbuhan sektor industri. Jadi, unit-unit vertikal Bea Cukai, seperti Bea Cukai Tanjung Emas, Bea Cukai Pontianak dan Bea Cukai Juanda, menjalin sinergi bersama pihak-pihak lainnya dalam implementasi NLE berbagai daerah.

Di Surabaya, Bea Cukai Juanda menunjukkan dukungannya pada implementasi pengangkutan multimoda melalui jalinan kerja sama dengan SykCargo Emirates Indonesia. “Bea Cukai Juanda berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menggandeng para stakeholders agar membuahkan inovasi-inovasi yang tepat sasaran demi mengemban tugasnya sebagai industrial assistance dan trade facilitator, termasuk dengan SykCargo Emirates Indonesia dalam implementasi pengangkutan multimoda.

Implementasi ini menjadi salah satu komponen penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan cara memperlancar arus transportasi logistik,” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana.

Menurut Hatta, optimalisasi supply chain lewat penerapan angkutan multimoda diyakini bisa mengatasi permasalahan transportasi logistik nasional. Hal tersebut karena menggunakan skema pengangkutan efisien, murah dan praktis memangkas biaya logistik. Bukan hanya memberi layanan administrasi kepabeanan dalam pengimplementasian pengangkutan multimoda, Bea Cukai Juanda berperan melakukan pengawasan atas kegiatan pemuatan barang ke sarana pengangkut, pengawasan atas pelekatan segel pengamanan juga menerbitkan berita acara pemuatan.

“Semoga kehadiran Bea Cukai Juanda dengan layanan angkut lanjut multimoda dalam pelayanan di lingkungan Bandara Internasional Juanda mampu memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha dalam peningkatan perekonomian negara,” harapnya.

Implementasi NLE dipersiapkan di Pelabuhan Internasional Terminal Kijing oleh Bea Cukai Pontianak. Mengingat program NLE adalah reformasi logistik melibatkan banyak pihak, meliputi pemerintah juga swasta maka implementasi NLE di Pelabuhan Kijing, Bea Cukai berkolaborasi dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan PT Pelindo. “Kami telah mengadakan rapat bersama di Pelabuhan Kijing tanggal 6 Oktober 2022 lalu untuk membahas upaya kerja sama optimalisasi pengembangan Pelabuhan Kijing agar menjadi percontohan implementasi NLE.

Pelabuhan Kijing merupakan pelabuhan baru yang pembangunannya bertujuan untuk menggantikan Pelabuhan Pontianak (Dwikora) mengingat draft kapal yang tidak memadai dan lalu lintas Kota Pontianak yang padat. Implementasi NLE menjadi lebih mudah dibandingkan dengan pelabuhan yang telah beroperasi yang memerlukan penyesuaian,” jelas Hatta.

Dalam rapat dihadiri Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani disampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat karena ekspor-impor tumbuh pesat.

“Dirjen mengatakan hal tersebut juga dikarenakan Bea Cukai memiliki andil dalam pelayanan kepabeanan dan konsistensi Bea Cukai terhadap pengawasan yang menghasilkan tangkapan dan tegahan secara signifikan, termasuk dengan adanya Pelabuhan Kijing. Untuk itu, Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Pontianak harus bisa mewujudkan Kalimantan sebagai titik ekonomi baru,” tambah Hatta.

Kerja sama lainnya implementasi NLE ditunjukkan Bea Cukai Tanjung Emas dengan menandatangani MoU dan SOP dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

“Hal tersebut merupakan langkah dan komitmen bersama untuk terus menyediakan pelayanan prima yang bebas dari korupsi, transparan serta efisien. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dalam menyediakan platform logistik yang mampu memberikan kemudahan kepada pengguna jasa melalui integrasi sistem sehingga dapat memangkas proses birokrasi dan biaya,” kata Hatta.