Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Bapanas sebut membutuhkan dana sekitar Rp 8,7 triliun untuk kebutuhan per 3 bulan. Dana ini jauh lebih rendah dari subsidi serta kompensasi BBM dan energi yang lain.

Sekitar 800 juta orang di seluruh dunia terancam kelaparan, cadangan pangan yang kuat akan mampu menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Seperti Bank Indonesia, kalau rupiah lebih dari Rp 15.000 per dolar AS bisa melakukan intervensi pasar karena memiliki cadangan devisa, intervensi di pangan yang harganya bergejolak juga bisa dilakukan jika cadangan pangan pemerintah cukup.

"Jika harga pangan melonjak, kemudian cadangan dikeluarkan dan kita jual murah, ya harga di pasar akan turun. Dana yang digunakan untuk membentuk cadangan pangan ini juga tidak habis, tapi bisa terus bergulir, karena pemerintah tidak perlu membayar semuanya, namun hanya membayar selisih biaya pengadaan dengar harga pasar,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada pekan lalu.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memaparkan, terjaganya stabilitas harga pangan dan pasokan pangan ini juga berperan penting dalam upaya menjaga inflasi tidak melonjak terlalu tinggi, dan sekaligus mengamankan target pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tidak terlalu melambung juga akan melindungi daya beli masyarakat, mencegah bertambahnya jumlah orang miskin, dan membantu agar tingkat suku bunga tidak perlu dinaikkan tinggi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sebesar 5,2% dan tahun depan ditargetkan 5,3%.

“Target pertumbuhan ekonomi itu masih bisa dicapai, namun pemerintah harus memastikan insentif kebijakan terhadap sektor usaha produktif berjalan sesuai target. Pengaruh inflasi juga perlu diantisipasi melalui kebijakan food security dan energy security; dengan optimalisasi sektor produksi ketahanan pangan harus dipastikan berjalan sesuai target. Jalur distribusi dijamin lancar dan ketersediaan stock pangan termasuk di setiap provinsi harus terkontrol,” ujar Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad, pekan lalu.

Saat menanyakan berapa dana yang dibutuhkan guna membentuk cadangan pangan pemerintah yang memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan, Arief mengatakan, dihitung berdasarkan jenis pangan yang menjadi penugasan Bapanas, dibutuhkan dana sekitar Rp 8,7 triliun untuk kebutuhan per 3 bulan. Dana ini bisa dipakai lagi untuk periode berikutnya.

Dana itu jauh lebih rendah dari subsidi serta kompensasi BBM dan energi yang lain. Dalam rapat Komisi VI DPR bulan lalu pernah dipaparkan, anggaran subsidi energi dari APBN tahun 2022 totalnya sebesar Rp 502 triliun, yang habis sekali pakai. Anggaran itu terdiri dari subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 267 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 14,6 triliun dan kompensasi BBM Rp 252,1 triliun. Kemudian, untuk subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 134,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 100,6 triliun.

“Untuk dana sekitar Rp 8,7 triliun itu juga bisa dari kredit tapi bunganya murah, dengan menghitung cadangan pangan yang perlu dibentuk sekitar 2-5% dari kebutuhan nasional. Pendanaannya bisa dengan diberi pinjaman modal kerja dengan bunga murah 4% lewat Bulog, BUMN Holding Pangan ID FOOD, dan PTPN. Mekanismenya bisa dengan pemerintah menerbitkan garansi yang diberikan kepada Bank Himbara (bank BUMN), kemudian nanti Bulog, ID FOOD, dan PTPN mengembalikan pokoknya beserta bunga. Sedangkan pemerintah pembayar selisih biaya pengadaan dan harga pasar saja, saat melakukan program KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, dulu disebut operasi pasar/OP),” kata Arief.

Artinya, tandas dia, dana yang digunakan untuk cadangan pangan pemerintah itu tidak habis pakai, tapi bisa bergulir. Selain itu, untuk pangan produksi lokal akan membantu stabilisasi harga di tingkat petani/peternak sekaligus menjaga inflasi di hilir (konsumen).