Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

ALI berharap Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 mendatang diharapkan dapat membentuk Lembaga atau Badan Rantai Pasok dan Logistik yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengungkapkan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 mendatang diharapkan dapat membentuk Lembaga atau Badan Rantai Pasok dan Logistik yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

Menurutnya, peran Lembaga/Badan Pemerintah itu bersifat independen dan bertugas membantu Kementerian terkait serta memberikan masukan kepada Presiden guna mewujudkan kebijakan yang terintegrasi dalam sistem rantai pasok dan logistik nasional agar lebih terukur dan efisien.

“Termasuk bagaimana Lembaga atau Badan itu bisa menyusun perencanaan potensi sumber-sumber bahan baku dan mengatur tata niaganya untuk kepentingan nasional,” ujar Mahendra, pada Selasa (19/9/2023).
Bahan baku yang menjadi komponen utama dalam bidang industri manufaktur, disebut pula manufaktur karena terdapat proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi.
Mahendra mengatakan, melalui Lembaga/Badan tersebut nantinya bisa dilakukan pemetaan lebih rinci perihal bea masuk bahan baku di dalam negeri jika terpaksa harus melakukan impor.

“Jadi semua harus didesain lebih detail. Lembaga atau Badan itu harus berada di bawah Presiden dan harus power full, supaya bisa action nyata bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi,” katanya.
Untuk itu, ALI menginginkan para Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden pada Pemilu kali ini bisa ikut mengangkat isu-isu soal keberlangsungan rantai pasok dan logistik di tanah air. Mahendra juga mengungkapkan biaya logistik yang masih tinggi yakni mencapai 14,29% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2022, diharapkan bisa terus ditekan dengan mengurangi hambatan pada aspek transportasi.
“Pasalnya biaya transportasi dalam kegiatan logistik itu bisa mencapai 40 persen, belum termasuk inventory, SDM dan lainnya. Belum lagi soal adanya pungutan liar (pungli) di jalanan. Ini juga berkontribusi pada biaya transportasi. Oleh karena itu, biaya transportasi harus diturunkan mulai saat pergerakan dari gudang produksi hingga ke pelanggan akhir,” jelasnya.

Dalam upaya menekan biaya transportasi, imbuh Mahendra, perlu diterapkan pola angkutan barang dengan moda massal yang masif seperti menggunakan Kereta Api (KA) maupun Kapal Laut jenis roll on-roll off (Ro-Ro).

“Kita syukuri kita sudah punya metodologi untuk mengefisiensikan tarif logistik itu. Pada tahun 2012 kita sudah punya Sislognas (sistem logistik nasional) dan pada tahun ini kita juga punya metodologi penghitungan rantai pasok dan logistik nasional,” tuturnya.

Mahendra mencontohkan salah satu upaya untuk menekan biaya logistik, jika mengirim barang ke Sumatera maka harus lewat laut jangan melalui darat via trucking. Misalnya dari Jakarta ke Medan seharusnya pakai kapal laut dan jangan lagi pakai trucking.

“Kita juga jangan hanya bergantung pakai kapal kontainer, tapi juga pakai kapal roro misalnya seperti tujuan ke Kalimantan dan Sulawesi. Namun memang, sayangnya kapal roro untuk kargo masih jarang karena adanya dualisme regulasi di Ditjen Darat dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub,” ungkapnya.
Di sisi lain, perlu optimalisasi pada angkutan Kereta Api (KA) Barang untuk jarak tempuh di atas 500 Km. Menurutnya trucking sudah tidak lagi efisien jika masih digunakan.

“Angkutan KA dan kapal ro-ro untuk kargo ini harus lebih diperbanyak lagi dan lebih masif untuk menekan biaya transportasi di sektor logistik. Jika hal itu bisa dilakukan, setidaknya upaya Pemerintah untuk menekan biaya logistik hingga 9% dari PDB tidak terlampau sulit dan bisa segera terwujud, tidak perlu menunggu sampai tahun 2045, mungkin pada tahun 2035 sudah bisa terwujud” pungkasnya.