freightsight
Minggu, 4 Desember 2022

OPINI AHLI

Peran Managemen Rantai Pasokan terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal

22 November 2022

|

Penulis :

Mega Latu

Integrasi rantai pasok

pexels.com

  • Pemerintah telah melakukan upaya masif untuk pembangunan ekonomi
  • Manajemen rantai pasokan sangat penting dalam pembangunan daerah tertinggal

Pengembangan daerah tertinggal berbasis digital sangat penting dilakukan, mengingat penetrasi internet saat ini begitu luar biasa. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan di seluruh Indonesia baik di bidang ekonomi, industri, infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan termasuk di daerah tertinggal.

Mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat dan kementerian terkait, terus berupaya meningkatkan layanan internet broadband untuk menjadi salah satu solusi agar desa-desa di Indonesia menjadi lebih maju dan tidak tertinggal. Dengan begitu, masyarakat dengan mudah mendapatkan akses layanan internet, akses informasi seluas- luasnya dan kemudahan akses ke berbagai platform digital untuk menggerakan pertumbuhan dan roda perekonomian di masyarakat.

Selain persoalan akses internet di daerah tertinggal. Belum terwujudnya pemerataan pembangunan di Tanah Air juga masih menjadi isu besar yang harus segera diselesaikan dan mendapat perhatian lebih. Menyadari urgensi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Selama ini dalam pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas. Bahkan menjadikan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam berbagai pemahaman ekonomi pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, terminal dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan layanan transportasi, konektivitas antar pulau dan daerah, serta dapat menurunkan biaya logistik sehingga rantai pasokan terpenuhi, kuantitas produk-produk lokal meningkat dan bisa bersaing dengan produk impor. Disamping itu, pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, internet dan tekhnologi diharapkan muaranya dapat menuju kemandirian bangsa Indonesia.

Tetapi kendala dan tantangan masih kerap ditemui, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki jumlah pulau di Indonesia yang disepakati ada 17.000 pulau di tahun 2021. Kesepakatan jumlah pulau itu disampaikan ketika rapat Tindak Lanjut Koordinasi Data Pulau. Rapat dipimpin Badan Informasi Geospasial (BIG) yang melaporkan ada tambahan 229 pulau di Indonesia dari tahun 2020. Sedangkan, jumlah pulau besar di Indonesia saat ini adalah 5 yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang memiliki pulau terbanyak sebanyak 4.108 pulau.

Kondisi geografis tersebut, menjadi tantangan terbesar dalam proses pembangunan di Tanah Air dan tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. ditambah dengan faktor pembebasan lahan yang kerap kali sulit dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menunjukkan situasi yang lebih kompleks untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dalam memenuhi kebutuhan pada infrastruktur maritim di Indonesia.

Masalah pendanaan juga menjadi faktor utama penyebab terhambatnya pemertaan pembangunan di Indonesia. Dalam hal skema pendanaan ini terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah yaitu APBN, BUMN, baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Pemerintah juga telah memberikan berbagai instrumen pendanaan infrastruktur yang dapat menarik minat investor swasta. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi salah satu hambatan pada upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya yakni pembangunan infrastruktur jalan tol.

Tantangan berikutnya adalah soal perencanaan dan penyiapan proyek. Pembangunan infrastruktur melibatkan begitu banyak pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, stakeholder, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung, sehingga membutuhkan supply chain management yang baik agar pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dari aspek pembiayaan.

Untuk itu, peran manajemen rantain pasokan sangat penting dalam pembangunan daerah tertinggal agar dapat menempatkan strategi yang baik dalam proses kegiatan produksi, pengelolaan, pemasok, shipping dan distribusi produk. Sistem dan mekanisme tersebut sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan skala produktivitas, kualitas dan efisiensi operasional serta memenuhi segala pemenuhan kebutuhan dalam proses pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

Manajemen rantai pasokan merupakan sebuah pendekatan terintegrasi dan berkesinambungan antar fungsi maupun lintas organisasi, perusahaan, pemerintah stakeholders dan konsumen, sehingga dapat mempersingkat aktivitas panjang untuk menjadi satu kesatuan tanpa sekat pembatas dan jarak yang besar dan idealnya memiliki mekanisme informasi yang transparan sehingga mampu menghasilkan distribusi produk dan logistik yang berkualitas dan optimal.

Indonesia memiliki sumber daya alam dan lingkungan yang begitu kaya di setiap daerah. Potensi lokal tersebut harus bisa diberdayakan dan dioptimalkan dengan baik agar dapat menambah kekuatan ekonomi masyarakat hingga nasional. Adanya proses pembangunan infrastruktur ke daerah terpencil, terluar dan tertinggal serta perbatasan (3TP) dapat menciptakan nilai tambah dari produk dan sumber daya alam yang dihasilkan, jika didukung oleh sarana prasarana yang baik, mulai dari pendidikan, tekhnologi, akses internet, kemudahan transportasi, sehingga distribusi logistik, produk, barang dan jasa hasil dari pengelolaan masyarakat di daerah 3TP dapat dipasarkan dengan baik ke seluruh Indonesia bahkan hingga mencapai pasar dunia atau ekspor.

Konektivitas transportasi yang memadai juga menjadi prasyarat utama bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara lain dan menjadi raja di negeri sendiri. Pemerataan pembangunan juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha menggerakkan roda perekonomian dengan efisien dan efektif.

Langkah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut sudah on track untuk menata dan mengembangan proyek infrastruktur. Saat ini upaya pembangunan telah dilakukan secara masif untuk menopang tumbuh kembangnya perekonomian daerah dan nasional. Mempercepat tujuan pembangunan daerah 3TP, masih memerlukan adanya perbaikan kebijakan, manajemen rantai pasokan, koordinasi antar pihak dan dorongan investasi. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP) dapat terwujud dengan baik.