Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

MTI menyoroti beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah demi meningkatkan kinerja logistik sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah wajib merancang kerangka kebijakan atau framework secara komprehensif.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kini tengah menyoroti beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah demi bisa meningkatkan kinerja logistik sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa pemerintah juga telah menargetkan untuk bisa menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 9 persen hingga 2045 mendatang.

Tory Damantoro selaku Ketua Umum MTI menjelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah untuk bisa menggenjot kinerja logistik nasional adalah perancangan kebijakan yang optimal.

Tory di sini pun mengatakan, ke depannya, sektor logistik harus memiliki bab khusus yang tersendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Beliau menuturkan bahwa pemerintah wajib merancang kerangka kebijakan atau framework secara komprehensif agar upaya penurunan biaya logistik akan dengan mudah tercapai.

“Harus ada kebijakan dan strategi khusus karena ini (logistik) sifatnya lintas sektor. Dengan adanya chapter tersendiri pada RPJM dan RPJP, maka logistik akan jadi perhatian khusus dalam 5 sampai 20 tahun ke depan,” jelas Tory saat dihubungi pada Kamis (14/9/2023).

Bukan hanya itu, Tory di sini pun juga menyarankan adanya lembaga khusus yang membawahi masalah logistik. Lembaga tersebut yang nantinya akan merancang kebijakan dan regulasi untuk masing-masing sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pelaku industri dan pihak terkait lainnya.

Menurut Tory, dengan adanya kehadiran lembaga khusus untuk logistik tentu akan bisa meningkatkan efisiensi dalam koordinasi lintas sektor sehingga tumpang-tindih tanggung jawab antarinstansi atau pelaku tidak terjadi.

Lebih lanjut, lembaga tersebut tentu di sini pun juga harus merancang pendekatan sistem rantai pasok (supply chain system) untuk logistik Indonesia. Menurut Tory, pendekatan rantai pasok ini berkaitan dengan komoditas-komoditas yang akan dikembangkan pada masing-masing wilayah di Indonesia.

“Kalau pendekatan ini dirancang dengan baik, kita bisa lebih efisien dan menghilangkan masalah ketimpangan kargo yang membuat biaya logistik menjadi mahal,” lanjut Tory.

Kemudian, pemerintah di sini pun juga wajib memanfaatkan momentum perkembangan teknologi dalam pembangunan logistik Indonesia.

Beragam teknologi seperti digitalisasi, penggunaan big data, internet of things (IoT) dan lainnya akan meningkatkan efisiensi logistik nasional kalau dirancang dan dieksekusi dengan baik.

Tory juga mengatakan bahwa pemerintah tentunya harus mampu mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut pada satu platform atau aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terkait.

Tory mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum mampu untuk bisa mengintegrasikan beragam kemajuan teknologi tersebut.

“Masalah digitalisasi Indonesia itu belum jelas kerangka dan platformnya, jadi hanya sekadar beli perangkat keras (hardware) untuk dielektronisasi,” katanya.