Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Kemenhub RI Direktorat Perhubungan Laut akan merehab dan mengembangkan dermaga pelabuhan rakyat di Pelabuhan Laut Lewoleba.
• Anggaran rehabilitasi dianggarkan senilai Rp 83 miliar.

Kemenhub RI Direktorat Perhubungan Laut tahun ini akan merehab dan mengembangkan dermaga pelabuhan rakyat (pelra) di Pelabuhan Laut Lewoleba. Anggaran rehabilitasi tersebut mencapai senilai Rp 83 miliar sudah termasuk supervisi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala UPP Kelas III Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Menno, dermaga pelabuhan rakyat yang sudah rusak itu akan dibongkar dan dibangun kembali. Pengembangan mencakup dermaga dua yang ada di sebelah barat dermaga pelra (dermaga satu).

"Harapannya segera dilakukan penyerahan pengoperasian dan lahan yang belum disertifikasi sehingga melanjutkan data dukung kami untuk lanjut pengembangan di tahun 2024," ujar Desmon pada Rabu (25/1/2023).

Dalam master plan yang sudah disiapkan, rehab dan pengembangan dermaga dilakukan secara menyeluruh dari dermaga timur sampai barat dengan luas mencapai 310 meter. Dalam rapat tersebut, Desmon juga mengungkapkan bahwa Pelabuhan Laut Lewoleba termasuk salah satu pelabuhan yang cukup ramai disinggahi kapal perintis, kapal tol laut, dan kapal penumpang. Hal ini tentu saja berpengaruh pada stabilitas harga barang yang beredar di tengah masyarakat.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga DPRD Lembata karena telah sangat mendukung upaya pemerintah pusat merehab dan mengembangkan pelabuhan tersebut. DPRD Lembata menyatakan dukungan rehabilitasi dan pengembangan dermaga di Pelabuhan Laut Lewoleba yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kementerian Perhubungan RI sendiri sudah mengalokasikan anggaran Rp 83 miliar untuk perbaikan dermaga di Pelabuhan Lewoleba. Desmon menegaskan, pemerintah daerah juga harus segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait area pelabuhan di atas tanah pemda seluas 2,8 hektar. Lahan itu nantinya akan segera diserahkan pengelolaannya kepada pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lewoleba agar dapat memberi ruang kepada UMKM yang sudah dan sedang menjalankan usaha di atas lahan tersebut.

Dia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan secara baik dokumen penyerahan lahan yang akan dikelola Kementerian Perhubungan RI sebagai kantor UPP Kelas III Lewoleba supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero mengatakan, lembaga DPRD Lembata mengapresiasi Kepala Syahbandar yang telah melakukan presentasi terkait pengembangan dan rehabilitasi area dermaga pelabuhan Lewoleba. "Pemerintah daerah agar segera membentuk badan usaha pengelolaan pelabuhan melalui BUMD agar dapat memiliki izin menjalankan usaha," ungkap Petrus. Rapat kerja tersebut juga turut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa dan Kepala UPP Kelas III Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Menno.