Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Keseriusan para sopir truk demi berjuang menolak kebijakan Zero ditunjukkan dengan cara menggandeng seorang pengacara.

Semua driver logistik adalah orang-orang pro pemerintah, termasuk APPN, tetapi driver tidak ingin jika peraturan tersebut sampai mengusik mata pencaharian mereka.

Keseriusan para sopir truk demi berjuang menolak kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) ditunjukkan dengan cara menggandeng seorang pengacara.

Para sopir truk juga menganggap selama ini selalu ditekan kebijakan-kebijakan yang memang tidak adil juga mengusik mata pencaharian mereka.

"Kami yang selama ini disebut-sebut sebagai ujung tombak logistik di negara ini, kok kami merasa jadi sebagai pihak yang tertombak oleh peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah yang tidak bisa kami lakukan, termasuk salah satunya peraturan yang terkait Zero ODOL," ungkap Princes Asami Athena, Penangungjawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) usai menandatangani kerja sama dengan Kantor Hukum Oase Law Firm baru-baru ini, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/7/2022).

Dia juga mengatakan pada dasarnya semua driver logistik adalah orang-orang pro pada pemerintah, termasuk APPN. Namun, dalam hal ini, para driver tidak ingin jika peraturan tersebut sampai mengusik mata pencaharian mereka.

"Kami selalu pro terhadap pemerintah, tapi aturan-aturan yang bagaimana yang harus mereka berikan juga harus memperhatikan kehidupan kami para sopir. Minimal harus ada tenggang rasa terhadap kami ini," ungkap Inces, sapaan akrabnya di kalangan para sopir truk.

Dia juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pada dampak ditimbulkan kebijakan Zero ODOL ini pada ekonomi keluarga para sopir truk yang ada di Indonesia.

"Pemerintah tahu enggak apa yang terjadi terhadap keluarga kami jika peraturan Zero ODOL ini diterapkan. Pemerintah harus tahu bahwa masing-masing driver logistik rata-rata harus menghidupi beberapa orang di rumahnya, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi, kebutuhan kami itu terus meningkat," ungkapnya.

Namun, terkait dengan aturan dibuat pemerintah termasuk salah satunya Zero ODOL ini, Inces juga mengatakan itu seakan menjadi bumerang bagi para sopir logistik kalau diterapkan.

Menurutnya, hal diinginkan APPN yaitu pemerintah ingin duduk dengan driver sebelum membuat peraturan tersebut.

"Kalau memang betul mereka mau membuatkan aturan, ayo duduk bersama kami biar kami juga bisa melihat sisi baiknya bagaimana. Jika memang kami diarahkan ke kanan, risiko yang kami dapat itu bagaimana. Jika kami diarahkan ke kiri, risiko yang kami dapat itu bagaimana. Kami sangat paham urusan di jalan itu semua terkait dengan risiko dan bagaimana meminimumkan risiko itu. Tapi, ya jangan sampai risiko-risiko itu berbentur kembali dan menjadi bumerang untuk kami juga," tukasnya.

Dia juga mencontohkan seperti pemotongan truk biayanya harus ditanggung juga oleh driver.

"Mobil kami sudah dipotong, penggantian biaya kami belum pasti dari siapa. Ini kan namanya bumerang buat kami," cetusnya.

Terkait safety riding yang disebut-sebut sebagai salah satu alasan pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan Zero ODOL ini, Inces juga menyikapii bahwa paling mengerti di lapangan soal hal tersebut adalah para sopir logistik.

"Kami ini orang yang paling mengerti aturan safety riding itu seperti apa. Tidak ada istilahnya driver itu mau terjadi terkait dengan laka (kecelakaan), atau terjadi trouble di jalan, hampir tidak ada yang mau seperti itu. Tapi kembali lagi, itu musibah dan itu risiko yang kami harus hadapi terkait dengan ODOL ini," katanya.