Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pemerintah mulai menyiapkan peraturan presiden (Perpres) terkait dengan pengembangan lumbung pangan atau food estate.

Perpres di sini juga akan mengatur soal pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis yang telah dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pemerintah saat ini mulai untuk menyiapkan peraturan presiden (Perpres) terkait dengan pengembangan lumbung pangan atau food estate. Termasuk di dalamnya juga mengatur terkait pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.

Pernyataan ini juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat internal terkait proses perkembangan food estate yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/10/2022).

“Terkait dengan peningkatan pangan nasional melalaui pengembangan food estate di mana di dalamnya termasuk badan cadangan logistik strategis,” kata Airlangga kepada wartawan.

Beliau di sini juga menyebutkan bahwa Perpres tersebut tentu saja nantinya akan segera mengatur soal pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis yang telah dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pemilihan Prabowo itu juga tak lain karena memang sejak Juli 2020 lalu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah memulai pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. Food estate itu juga dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan dan cadangan logistik strategis demi pertahanan negara yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Di samping itu, Airlangga di sini pun juga melaporkan bahwa perkembangan terkini soal progres lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) rupanya sudah mencapai sekitar 60 ribuan hektar.

“Di mana pada tahun 2020 itu sebanyak 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga.

Terhadap pengembangan food estate yang ada di Kalteng, Airlangga di sini pun juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberi mandat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat membuat saluran air dan pengolahan lahan. Sehingga nantinya tentu saja Kementan tinggal masuk ke lahan yang sebelumnya telag disiapkan oleh PUPR.

Rupanya bukan hanya di Kalteng, karena lumbung pangan yang ada di Sumatera Utara dilaporkan telah terealisasi sekitar 7 hektar dari target sebelumnya adalah sebanyak 22 hektar. Adapun mandat pengembangan food estate ini juga telah diberikan kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor sesuai dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, walaupun demikian rupanya Airlangga menyebut bahwa Presiden juga di sini telah menugaskan kepada Kementan untuk bisa segera melakukan intervensi demi mengoptimalkan pengembangan food estate yang ada di Sumatera Utara yang memiliki potensi lebih.

Setelah itu, tentu saja lumbung pangan yang ada di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) disiapkan lahan seluas 559 hektare dengan komoditas jagung. Hal ini tentu sama seperti di Sumba Tengah yang memanfaatkan sekitar 10 ribu hektar. Terkait ketersediaan air dan pupuk, ungkap Airlangga, hingga saat ini justru menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

Kemudian perkembangan food estate yang ada di Papua juga didorong ke arah Kabupaten Merauke sekitar 1 juta hektare dan daerah Kabupaten Keerom 3.000 hektare. “Dan kemudian dikembangkan food estate di Sumba Timur untuk tanaman sorgum ditargetkan 1.000 hektar dan di Sumut baru dikembangkan 2.000 hektare. Ini terus didorong untuk kembali ditingkatkan,” pungkasnya.